Opini

Aceh dan Kedaulatan Ekonomi

RABU, 5 Desember 2018, Bappeda Aceh menyelenggarakan Aceh Economic Summit 2018, mengusung tema Aceh Smart Province

Aceh dan Kedaulatan Ekonomi
SERAMBINEWS.COM/M NASIR YUSUF
Dr Muhd. Najib Muhammad Yasin ketika memberikan materi pada seminar internasional bertajuk Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan bisnis digital di STIES Banda Aceh, 

Alhamdulillah, pemanfaatan hasil survei tersebut tidak saja menjadikan Aceh Selatan sebagai satu-satunya kabupaten yang memiliki perbup yang mengatur tentang alokasi dana desa untuk BUMG, namun juga berhasil memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi BUMG di sana.

Kisah sukses dari Aceh Selatan membuktikan peran penting “analisis kondisi mendalam” sebelum pemerintah membuat kebijakan dan “menentukan berbagai strategi kebijakan”. Hal ini diungkapkan Rustam Effendi, seorang akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), menanggapi pernyataan Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, tentang ekonomi Aceh yang sulit tumbuh (Serambi, 5/12/2018). Menurutnya, stagnannya perekonomian di Aceh karena perencanaan pembangunan yang dibuat didasarkan pada “analisis kondisi umum”, minus penggunaan data sektoral.

Lantas apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari stagnansi tersebut dan berdaulat secara ekonomi? Tentu menjadi nyinyir menyalahkan pemerintah dan Bappeda Aceh saja tidak sepenuhnya tepat. Perjalanan BUMG di Aceh Selatan “hanya” satu kisah kecil, namun bisa menjadi pembelajaran untuk kita, yaitu: Pertama, dibutuhkan kepedulian yang berwujud pada tindak nyata. Di Aceh Selatan, ada seorang aktivis yang dengan kritis mempelajari, ikhtiar apa yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat gampong.

Mengingat posisinya sebagai anggota DPRK, Alja Yusnadi mempelajari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya skema alokasi dana desa. Yusnadi dan teman-teman dari Aceh Selatan (2017) kemudian melakukan survei dan kajian mendalam tentang BUMG di Aceh Selatan. Berdasarkan hasil survei ini, Yusnadi dkk menemukan bahwa BUMG sudah ada, sebagai bagian dari Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Namun kebanyakan dalam kondisi “mati suri”. Mereka juga berhasil memetakan permasalahan utama yang dihadapi gampong berkenaan dengan BUMG dan peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

Kedua, hasil survei ini tentu akan menjadi tumpukan temuan berdebu dan berderet data tanpa makna, bila tidak disuarakan. Kepedulian Komisi IV DPRK Aceh Selatan untuk mengadvokasi temuan ini kepada bupati menjadikan data ini bermakna, sehingga melahirkan perbub. Cukupkah dengan perbup? Tentu saja tidak. Perlu banyak keuchik seperti Keuchik Kardiman dari Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, yang punya “kegilaan” luar biasa dalam menyejahterakan rakyat gampongnya. Beliau bersedia berpartisipasi dalam survei, memastikan pengurus BUMG di Gampong Sapik mengikuti Forum Group Discussion, dan berupaya menjalankan perpub tersebut.

Selanjutnya, SDM di gampong yang masih terbatas akan memerlukan pembinaan dan pelatihan dari dinas terkait. Rakyat yang mau belajar dan berusaha, didukung oleh pemimpin yang peduli, bertemu dengan staf dari dinas terkait yang bersedia memfasilitasi, menjadikan delapan BUMG di Gampong Sapik bisa tumbuh dan mulai berkembang. Tak hanya menjadi sumber dana pembangunan gampong, namun juga mampu menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahterakan masyarakat. Semoga bisa mengikuti jejak BUM Desa lainnya di Indonesia, yang sudah ikut mengentaskan kemiskinan di desa masing-masing.

Perlu kerja keras
Untuk level provinsi, keluar dari stagnansi ekonomi tentunya tak sama seperti mendirikan BUMG di Aceh Selatan. Namun bila rakyat Aceh ingin ekonominya berdaulat, kita semua perlu menjalankan peran masing-masing. Untuk Pemerintah Aceh, perlu kerja lebih keras dalam menjalankan program-program yang sudah dituangkan dalam RPJM. Jika tidak, program seperti SIAT, Aceh Carong dan yang lainnya akan menjadi program olok-olok di akhir masa kepemimpinan Irwandi-Nova.

Selain kerja keras, pemerintah perlu kesadaran mendalam bahwa mereka adalah pengelola Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pemilik DOKA sesungguhnya adalah rakyat Aceh. Tentu memprihatinkan jika kucuran dana yang demikian besar tidak berdampak pada kesejahteraan.

Lantas sebagai rakyat, apa yang dapat kita lakukan? Jadilah seperti masyarakat Sumatera Barat, yang bangga pada hasil industri daerahnya. Kita punya banyak pengusaha berbagai produk ekonomi kreatif yang mengeluh masalah pemasaran. Mari menjadi konsumennya.

Kedaulatan ekonomi Aceh akan wujud ketika rakyat Aceh menggunakan rempah daerahnya, beras dari daerahnya, coklat dan kopi dari daerahnya. Mari belajar dari industri automotif Amerika Serikat yang gulung tikar ketika masyarakatnya berpaling pada produk automotif negara lain. Kedaulatan ekonomi ada di tangan kita. Nah!

* Dian Rubianty, SE, Ak., MPA., Fulbright Scholar, Staf Pengajar FISIP UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: dian.rubianty@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved