Opini

Aceh dan Kedaulatan Ekonomi

RABU, 5 Desember 2018, Bappeda Aceh menyelenggarakan Aceh Economic Summit 2018, mengusung tema Aceh Smart Province

Aceh dan Kedaulatan Ekonomi
SERAMBINEWS.COM/M NASIR YUSUF
Dr Muhd. Najib Muhammad Yasin ketika memberikan materi pada seminar internasional bertajuk Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan bisnis digital di STIES Banda Aceh, 

Oleh Dian Rubianty

RABU, 5 Desember 2018, Bappeda Aceh menyelenggarakan Aceh Economic Summit 2018, mengusung tema Aceh Smart Province: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengetahuan. Tema ini tak sekadar kekinian, namun sesuai kebutuhan. Karena menjadi provinsi “pintar”, yang “tidak gagap teknologi dan melek informasi” merupakan satu tuntutan dari Era Industri 4.0. Persiapan memasuki era industri baru ini memang tengah menjadi trending topic di Indonesia, termasuk di Aceh.

Pada Aceh Economic Summit tahun ini, hadir sebagai pembicara utama Drs Oktorialdi MA Ph.D, staf ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Beliau memaparkan tentang kondisi Indonesia saat ini, berkenaan dengan visi pembangunan nasional Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pencapaian visi ini didukung oleh delapan misi, dua di antaranya adalah Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Menurut Oktorialdi, dalam menyambut Era Industri 4.0, Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian, sudah dan akan terus melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung terlaksananya delapan misi tersebut di berbagai sektor.

Khusus untuk misi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing, becoming a smart country (menjadi negara yang pintar) --di mana untuk Aceh tentunya becoming a smart province (menjadi propinsi pintar)-- merupakan tuntutan mutlak yang perlu dilakukan, sebagai persiapan menyongsong era industri yang penuh dengan aplikasi IT tingkat tinggi. Karena tanpa adaptasi dan menjadi “pintar”, kita akan mengulang berbagai kisah kepunahan dalam dunia usaha, yang terjadi karena kegagalan mengikuti perubahan zaman. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi satu faktor krusial yang harus menjadi perhatian kita semua.

Agus, seorang peserta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), menggaris-bawahi satu poin penting tentang kesiapan SDM Aceh. Beliau mencermati angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, ternyata hanya lima kabupaten/kota yang IPM-nya dapat dikategorikan tinggi (di atas 0,70), sehingga memenuhi syarat untuk menyongsong Era Industri 4.0. Sementara 18 kabupaten/kota lainnya masih perlu usaha serius berbagai pemangku kepentingan untuk bergegas mengejar peningkatan capaian IPM daerahnya masing-masing.

Belajar dari Aceh Selatan
Selain seminar, acara Aceh Economic Summit juga menggelar tiga diskusi paralel dengan topik: Indeks Pembangunan Syariat dan Implikasi Pembangunan di Aceh; Membumikan SDGs dalam Konteks Aceh, dan; BUMG: Penanganan Masalah Kemiskinan, dan Pembangunan Industri Kreatif di Aceh.

Sayang sekali, tak banyak pemangku kebijakan yang “bertahan”, mengikuti acara ini sampai selesai. Seperti biasa, banyak yang mulai meninggalkan ruangan setelah acara pembukaan selesai. Padahal seharusnya kegiatan seperti ini menjadi media untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, juga ajang berbagi berbagai praktik baik (best practices), mencari solusi menjawab tantangan dan banyak hal penting lainnya yang bisa dilakukan.

Pada diskusi tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) misalnya, menarik sekali mengamati bagaimana perangkat gampong, aktivis, pengurus BUMG dan dinas terkait dari Kabupaten Aceh Selatan terhubung dengan pemangku kepentingan yang sama dari Kota Banda Aceh. Mereka berdiskusi tentang berbagai tantangan dalam mendirikan BUMG dan saling mencerahkan untuk berbagai upaya perbaikan.

Alja Yusnadi, seorang aktivis muda dan anggota DPRK Aceh Selatan, memaparkan bagaimana beliau bersama anggota DPRK Komisi IV mengadvokasi pentingnya peraturan bupati (perbup), yang mewajibkan gampong untuk mengalokasikan anggaran minimal seratus juta rupiah dari dana desa. Advokasi ini mereka lakukan setelah melaksanakan survei ke seluruh BUMG yang ada di 260 gampong di Aceh Selatan.

Alhamdulillah, pemanfaatan hasil survei tersebut tidak saja menjadikan Aceh Selatan sebagai satu-satunya kabupaten yang memiliki perbup yang mengatur tentang alokasi dana desa untuk BUMG, namun juga berhasil memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi BUMG di sana.

Kisah sukses dari Aceh Selatan membuktikan peran penting “analisis kondisi mendalam” sebelum pemerintah membuat kebijakan dan “menentukan berbagai strategi kebijakan”. Hal ini diungkapkan Rustam Effendi, seorang akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), menanggapi pernyataan Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, tentang ekonomi Aceh yang sulit tumbuh (Serambi, 5/12/2018). Menurutnya, stagnannya perekonomian di Aceh karena perencanaan pembangunan yang dibuat didasarkan pada “analisis kondisi umum”, minus penggunaan data sektoral.

Lantas apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari stagnansi tersebut dan berdaulat secara ekonomi? Tentu menjadi nyinyir menyalahkan pemerintah dan Bappeda Aceh saja tidak sepenuhnya tepat. Perjalanan BUMG di Aceh Selatan “hanya” satu kisah kecil, namun bisa menjadi pembelajaran untuk kita, yaitu: Pertama, dibutuhkan kepedulian yang berwujud pada tindak nyata. Di Aceh Selatan, ada seorang aktivis yang dengan kritis mempelajari, ikhtiar apa yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat gampong.

Mengingat posisinya sebagai anggota DPRK, Alja Yusnadi mempelajari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya skema alokasi dana desa. Yusnadi dan teman-teman dari Aceh Selatan (2017) kemudian melakukan survei dan kajian mendalam tentang BUMG di Aceh Selatan. Berdasarkan hasil survei ini, Yusnadi dkk menemukan bahwa BUMG sudah ada, sebagai bagian dari Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Namun kebanyakan dalam kondisi “mati suri”. Mereka juga berhasil memetakan permasalahan utama yang dihadapi gampong berkenaan dengan BUMG dan peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

Kedua, hasil survei ini tentu akan menjadi tumpukan temuan berdebu dan berderet data tanpa makna, bila tidak disuarakan. Kepedulian Komisi IV DPRK Aceh Selatan untuk mengadvokasi temuan ini kepada bupati menjadikan data ini bermakna, sehingga melahirkan perbub. Cukupkah dengan perbup? Tentu saja tidak. Perlu banyak keuchik seperti Keuchik Kardiman dari Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, yang punya “kegilaan” luar biasa dalam menyejahterakan rakyat gampongnya. Beliau bersedia berpartisipasi dalam survei, memastikan pengurus BUMG di Gampong Sapik mengikuti Forum Group Discussion, dan berupaya menjalankan perpub tersebut.

Selanjutnya, SDM di gampong yang masih terbatas akan memerlukan pembinaan dan pelatihan dari dinas terkait. Rakyat yang mau belajar dan berusaha, didukung oleh pemimpin yang peduli, bertemu dengan staf dari dinas terkait yang bersedia memfasilitasi, menjadikan delapan BUMG di Gampong Sapik bisa tumbuh dan mulai berkembang. Tak hanya menjadi sumber dana pembangunan gampong, namun juga mampu menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahterakan masyarakat. Semoga bisa mengikuti jejak BUM Desa lainnya di Indonesia, yang sudah ikut mengentaskan kemiskinan di desa masing-masing.

Perlu kerja keras
Untuk level provinsi, keluar dari stagnansi ekonomi tentunya tak sama seperti mendirikan BUMG di Aceh Selatan. Namun bila rakyat Aceh ingin ekonominya berdaulat, kita semua perlu menjalankan peran masing-masing. Untuk Pemerintah Aceh, perlu kerja lebih keras dalam menjalankan program-program yang sudah dituangkan dalam RPJM. Jika tidak, program seperti SIAT, Aceh Carong dan yang lainnya akan menjadi program olok-olok di akhir masa kepemimpinan Irwandi-Nova.

Selain kerja keras, pemerintah perlu kesadaran mendalam bahwa mereka adalah pengelola Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pemilik DOKA sesungguhnya adalah rakyat Aceh. Tentu memprihatinkan jika kucuran dana yang demikian besar tidak berdampak pada kesejahteraan.

Lantas sebagai rakyat, apa yang dapat kita lakukan? Jadilah seperti masyarakat Sumatera Barat, yang bangga pada hasil industri daerahnya. Kita punya banyak pengusaha berbagai produk ekonomi kreatif yang mengeluh masalah pemasaran. Mari menjadi konsumennya.

Kedaulatan ekonomi Aceh akan wujud ketika rakyat Aceh menggunakan rempah daerahnya, beras dari daerahnya, coklat dan kopi dari daerahnya. Mari belajar dari industri automotif Amerika Serikat yang gulung tikar ketika masyarakatnya berpaling pada produk automotif negara lain. Kedaulatan ekonomi ada di tangan kita. Nah!

* Dian Rubianty, SE, Ak., MPA., Fulbright Scholar, Staf Pengajar FISIP UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: dian.rubianty@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved