Komisi I DPRA Verifikasi Aceh Malaka  

Tim Komisi I DPRA, Selasa (11/12), berkunjung ke lokasi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Malaka

Komisi I DPRA Verifikasi Aceh Malaka  
IST
PERWAKILAN masyarakat dari berbagai elemen foto bersama dengan anggota Komisi I DPRA yang melakukan verifikasi terhadap pembentukan CDOB Aceh Malaka, Rabu (12/12). 

LHOKSUKON – Tim Komisi I DPRA, Selasa (11/12), berkunjung ke lokasi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Malaka. Tim yang dipimpin Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage, beserta Wakil Ketua Drs Asib Amin dan sejumlah anggota berkunjung ke lokasi tersebut untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan CDOB Aceh Malaka dari faktor ekonomi, jumlah penduduk, sarana infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia dan dukungan masyarakat.

Dalam kunjungan itu, mereka mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari enam kecamatan yang masuk dalam wilayah CDOB Aceh Malaka. Pertemuan pertama di Aula Kantor Camat Muara Batu sekitar pukul 10.00 WIB dihadiri 400 tokoh dan masyarakat dari Kecamatan Muara Batu, Sawang, dan Dewantara serta seluruh underbow Aceh Malaka. Selanjutnya, tim bergerak ke Kecamatan Nisam dan sekitar pukul 14.30 WIB melakukan pertemuan dengan 100-an masyarakat dari Nisam, Nisam Antara, dan Kecamatan Banda Baro.

Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM), Muslim Syamsuddin dalam siaran pers yang diterima Serambi, kemarin, menyampaikan, kehadiran seluruh unsur masyarakat untuk menyambut tim DPRA adalah bukti bahwa Aceh Malaka bukanlah keinginan segelintir orang saja. “Tapi, merupakan harapan dari ulama, tokoh masyarakat, pemuda, keuchik, unsur perempuan, dan seluruh stakeholder yang berkumpul hari ini (kemarin-red),” ujarnya.

Ketua Pemekaran Aceh Malaka, Prof A Hadi Arifin, dalam sambutannya mengungkapkan, hari ini (kemarin-red) adalah bagian dari pelaksanaan dari cita-cita yang sudah dirintis sejak 15 tahun lalu atau sejak Lhokseumawe diresmikan sebagai Kotamadya dan dipilihnya Lhoksukon sebagai Ibukota Aceh Utara. “Dengan alasan jarak tempuh dan memperlambat pelayanan birokrasi, masyarakat enam kecamatan di wilayah Barat Aceh Utara berharap pemekaran ini bisa terwujud,” katanya.

Bendahara CDOB Aceh Malaka, H Ade Zulfadhli, secara terpisah kepada Serambi, berharap Aceh Malaka yang sudah digagas para pendahulu sejak tahun 2003 ini dapat segera menjadi kenyataan dengan mendapat rekomendasi dari DPRA. Sebab, menurut Ade, rekomendasi DPRA merupakan salah satu kelengkapan penting bagi adminstrasi pemekaran suatu wilayah. Secara khusus, Ade Zulfadhli menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi I DPRA yang sudah bersedia melakukan verifikasi terhadap lokasi CDOB Aceh Malaka.

KETUA Komisi I DPRA, Azhari Cage, mengaku takjub dan simpati atas dukungan dari masyarakat kawasan barat Aceh Utara tersebut. Karena itu, kata Azhari, pihaknya bertekad untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Aceh Malaka sebagai daerah otonomi baru sebelum tahun 2019. Apalagi, menurutnya, secara administrasi Panitia Pemekaran Aceh Malaka sudah memperoleh rekomendasi dari DPRK dan Bupati Aceh Utara.

Ditegaskan, usulan pembentukan Aceh Malaka akan segera diagendakan untuk dibahas dalam sidang paripurna DPRA. Sebab, menurutnya, syarat pemekaran sudah lengkap baik dari bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastuktur, dukungan masyarakat sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. “Kedatangan kami untuk melengkapi syarat sidang paripurna dan Insya Allah sepulang kami dari sini, rekomendasi DPRA untuk Aceh Malaka segera menjadi kenyataan,” janjinya.

Ungkapan hampir sama juga disampaikan anggota tim lainnya. Mereka adalah Iskandar Usman Al-Farlaky, HM Saleh, Djasmi Has, Jamaluddin T Muku, Buhari Selian, dan Zaini Bakri, serta Zainal Abidin yang merupakan tenaga ahli Komisi I DPRA.(jaf/jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved