Korban Tindak Kriminal Tetap Ditanggung BPJS

Pasien korban tindak kriminal bernama Yusri (37), warga Gampong Panteriek, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh

Korban Tindak Kriminal Tetap Ditanggung BPJS
PURNAMA SETIA BUDI, Ketua PDIB Wilayah Aceh

* Pasien Diizinkan Pulang
* LSM Kritisi Perpres

BANDA ACEH - Pasien korban tindak kriminal bernama Yusri (37), warga Gampong Panteriek, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh yang sempat tertunda kepulangan dari RSUZA karena pihak BPJS tidak memanggung biaya operasi, obat, dan perawatan akhirnya bebas dari kewajiban membayar yang mencapai Rp 17,8 juta.

“Kasus Yusri yang awalnya tidak ditanggung biaya operasi dan perawatan di RSUZA Banda Aceh oleh BPJS Kesehatan disikapi serius oleh kawan-kawan dari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB). Kasus ini langsung kita bicarakan dengan BPJS Pusat, akhirnya turun keputusan pasien pulang tanpa harus membayar,” kata Ketua PDIB Wilayah Aceh, dr Purnama Setia Budi SpOG yang secara khusus menelepon Serambi, Rabu (12/12) menyampaikan hasil pembicaraan pihaknya dengan BPJS Kesehatan terkait kasus Yusri di RSUZA Banda Aceh, sebagaimana dilansir koran ini edisi Rabu (12/12).

Dikatakan Purnama, sejak mencuatnya kasus Yusri di RSUZA Banda Aceh, pihaknya langsung melaporkan kronologis kasus itu ke Humas BPJS Kesehatan Pusat.

Menurutnya, setelah berdiskusi panjang akhirnya pihak BPJS Kesehatan Pusat melalui humasnya menyampaikan kepada BPJS Aceh untuk tidak meminta pembayaran kepada pasien karena sudah jelas aturannya baik peraturan tentang jaminan kesehatan itu sendiri maupun peraturan lainnya termasuk peraturan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Sepertinya ada pihak-pihak yang kaku membaca aturan sehingga terjadi persoalan dalam penerapannya. Kalau memang kesalahan itu terjadi di BPJS atau rumah sakit, kita apresiasi mereka menyadari kesalahan sehingga turun keputusan yang sudah sesuai aturan,” kata Purnama.

Sebelumnya Purnama mengatakan, rujukan yang diambil oleh BPJS Kesehatan yaitu Pasal 52 ayat (1) huruf r Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi; Pelananan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Namun, lanjut Purnama, meskipun ada ketentuan yang merupakam pengecualian terhadap pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, bukan berarti negara tidak menjamin pelayanan kesehatan pada salah satu pengecualian tersebut.

Di Indonesia, kata Purnama, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Dalam ketentuan itu termasuk di antaranya korban suatu tindak pidana dijamin oleh negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” kata Purnama yang sebelumnya bersama rekan-rekan se-organisasinya mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 yang dinilai sangat merugikan peserta, profesi dokter, dan bahkan rumah sakit. Akhirnya MA mengabulkan gugatan yang diajukan PDIB dengan membatalkan ketiga peraturan tersebut.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved