Malik Ditetapkan tanpa Pemilihan

Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan kembali menjadi Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe

Malik Ditetapkan tanpa Pemilihan
IST
MARHABAN ADNAN, Wakil Ketua Tuha Peut LWN

* Menjadi Wali Nanggroe Periode 2018-2023

BANDA ACEH - Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan kembali menjadi Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yakni Majelis Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa pada 7 Desember 2018. Penetapan tidak melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan antartiga Majelis Tinggi, karena satu dari empat unsur panitia (komisi) pemilihan, yakni 23 ulama perwakilan kabupaten/kota di Aceh belum dikukuhkan.

Proses penetapan dilakukan melalui musyawarah unsur majelis tinggi yang dihadiri 6 dari 7 Tuha Peut, 27 dari 40 Tuha Lapan, dan 15 dari 23 anggota Majelis Fatwa di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat 7 Desember 2018. Sementara anggota majelis tinggi LWN lainnya yang tak hadir, termasuk Tgk H Muhammad Amin atau Abu Tumin, disebut-sebut sudah menyetujui penetapan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe 2018-2023.

Informasi tersebut diterima Serambi dari Wakil Ketua Tuha Peut, Tgk H Marhaban Adnan atau yang akrab disapa Waled Marhaban Bakongan dalam konferensi pers di Meuligoe WN di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar, Rabu (12/12). Hadir pula pada kesempatan itu, Sekretaris Tuha Peut, Tgk Ali Basyah Usman, Tgk H Zulfanuddin SAg dari Majelis Fatwa, dan Tgk HM Ali Usman dari tokoh masyarakat.

Waled Marhaban mengatakan, mengingat pentingnya kedudukan Wali Nanggroe, yang masa jabatannya akan berakhir pada 16 Desember 2018, Majelis Tinggi LWN sudah bermusyawarah dan mufakat untuk menetapkan kembali Tgk Malik Mahmud Al-Haythar selaku Wali Nanggroe Periode 2018-2023. “Dengan tiga unsur yang ada ini sudah memenuhi kuorum. Karena ini sangat mendesak, kami mengambil kesepakatan yaitu menetapkan Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haythar,” ujarnya, dan menyebut hasil kesepakatan itu sudah diserahkan ke DPRA beberapa waktu lalu.

Ia mengakui proses pemilihan tidak ideal seperti yang diharapkan banyak pihak, di mana unsur ulama dari kabupaten/kota di Aceh tidak dilibatkan. Namun demikian, kata Waled Marhaban, wali nanggroe harus tetap dipilih karena penetapan 23 ulama daerah itu nyaris mustahil diadakan dalam waktu yang tersisa ini. “Kalau kita biarkan, atau menunggu kelengkapan unsur komisi pemilihan tentu akan memakan waktu yang lama,” kata dia.

Di samping itu, lanjutnya, ditundanya pemilihan wali nanggroe bisa berdampak tidak baik bagi kelangsungan lembaga amanah MoU Helsinki tersebut. Terlebih di tahun politik saat ini, menurutnya, segala sesuatu bisa saja dipolitisir oleh pihak yang tak suka dengan wali nanggroe. “Jangan isu ini terus dipolitisasi sampai tidak perlu ada lagi Lembaga Wali Nanggroe,” jelas Pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muna, di Gampong Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan ini.

Saat ditanya alasan Majelis Tinggi LWN memilih dan menetapkan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, Waled Marhaban mengaku ada banyak kelebihan yang dimiliki orang kepercayaan Hasan Tiro itu. Menurutnya, Malik Mahmud merupakan sosok pencetus perdamaian Aceh-RI, menandatangani MoU Helsinki, dan memimpin pasukan GAM masa lalu di Libya. “Ada banyak hal yang ia ketahui terkait perdamaian itu daripada orang lain. Mantan kombatan juga menginginkan Malik, itu juga yang menjadi pertimbangan kami,” jelasnya.

Menyikapi berbagai pro-kontra di masyarakat mengenai Malik Mahmud akhir-akhir ini, Waled Marhaban menyebut tak ada sosok yang sempurna di dunia ini. Namun dengan segala kemampuan yang dimiliki Malik Mahmud, Majelis Tinggi LWN yakin ia merupakan sosok yang tepat untuk saat ini. “Manusia ini ada kelebihan dan kekurangan, termasuk Malik Mahmud. Tapi beliau lah yang cocok menjadi wali nanggroe saat ini, ke depan kita lihat yang lain lagi,” pungkasnya.

Pengukuhan Jumat Malam
Badan Musyawarah (Banmus) DPRA telah menggelar rapat dan memutuskan jadwal rapat paripurna istimewa pengukuhan Wali Nanggroe X pada Jumat (14/12) malam, di Gedung DPRA. Sejumlah pihak dipastikan akan diundang dalam acara tersebut.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved