MaTA Desak Pemerintah Aceh Keluar dari BPJS

Koordinator Bidang Hukum dan Politik LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi, mendesak Pemerintah Aceh

MaTA Desak Pemerintah Aceh Keluar dari BPJS
BAIHAQI 

* Apabila Perpres 82 Tahun 2018 tak Direvisi

BANDA ACEH - Koordinator Bidang Hukum dan Politik LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi, mendesak Pemerintah Aceh untuk keluar dari skema BPJS Kesehatan, apabila Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tidak revisi, terutama Pasal 52 ayat (1) huruf r yang menyatakan korban penganiayaan, kekerasan seksual, perdagangan manusia, hingga terorisme tidak lagi ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kita mendorong ini harus direvisi, agar pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Kalau memang itu tidak diakomodir kita mendesak Pemerintah Aceh untuk keluar dari skema BPJS, walaupun sudah melakukan penandatangan MoU perpanjangan kerja sama,” kata Baihaqi saat menjadi narasumber tamu via telepon dalam program Cakrawala membahas Editorial (Salam) Serambi Indonesia di Radio Serambi FM, Kamis (13/12) pagi.

Talkshow itu membahas judul “Kita Protes Perpres Nomor 82 Tahun 2018”. Sebagai narasumber internal adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, sedangkan host-nya, Tya Andalusia.

Menurut Baihaqi, perpanjangan kerja sama antara Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan tidak perlu dilakukan apabila nyata-nyata masyarakat Aceh tidak dapat menikmati sacara utuh layanan kesehatan yang sudah dibayar oleh Pemerintah Aceh.

“Sama saja rugi, karena dibayarnya itu menggunakan uang rakyat. Jadi, kan wajar Pemerintah Aceh menarik diri dari skema BPJS Kesehatan yang memilah-milah layanan kesehatannya kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Baihaqi, hal ini juga salah satu bentuk layanan kesehatan yang mundur, sebelumnya semua penyakit diakomodir oleh JKA. Lalu ketika diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan malah menjadi mundur. “Apa sebenarnya ini? Tidak masuk akal. Tiap peserta diwajibkan mendaftarkan diri ke BPJS, namun jadi persoalan pada proses pelayanannya,” kata Baihaqi.

Ia kembali menegaskan agar BPJS merevisi Perpres tersebut karena BPJS perpanjangan tangan dari pemerintah. Sedangkan Pemerintah Aceh diharapkan untuk melakukan protes, karena proses pelayanan kesehatan yang diterapkan BPJS jauh lebih mundur dari JKA yang pernah diterapkan di Aceh.

Baihaqi menyebutkan setiap tahun Pemerintah Aceh selalu mengalokasikan Rp 500 miliar untuk seluruh penduduk Aceh. Ketika dipayungi JKA seluruh masyarakat diakomodir dalam layanan kesehatan, tidak dipilah-pilah seperti BPJS sekarang ini.

“Kalau memang protes ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat maka lebih baik Pemerintah Aceh mundur saja dari skema BPJS daripada tiap tahun Pemerintah Aceh mensubsidi ke BPJS untuk membayarkan masyarakatnya. Tapi tidak ditanggung layanan kesehatannya kepada masyarakat,” demikian Baihaqi. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved