Pengukuhan Malik Berpeluang Digugat

Pengukuhan Wali Nanggroe (WN) Aceh X jika tetap dilakukan tanpa proses pemilihan--sebagaimana diamanatkan

Pengukuhan Malik Berpeluang Digugat
IST
HUSNI JALIL, Pakar Hukum Tata Negara

Pada Pasal 132 ayat (6) Qanun 9/2013 dinyatakan sejak berpulang ke rahmatullah Wali Nanggroe Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul’ahdi Tgk Malik Mahmud Al-Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX. Ayat (7), pengukuhan Wali Nanggroe dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRA yang bersifat istimewa.

Politisi Partai Aceh ini mengakui bahwa penetapan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe X tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe. Alasannya, karena secara waktu tidak memungkinkan lagi untuk dibentuk dan reusam Wali Nanggroe juga belum siap.

Kemudian secara kelengkapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe juga tidak cukup unsur. “Jika dipaksakan dibentuk, nanti dibilang tidak cukup unsur lah. Makanya untuk menghindari terjadinya kekosongan, berdasarkan aturan yang ada majelis tinggi bisa langsung memilih Tgk Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe,” katanya.

Ketika ditanya bukankah Qanun 8/2012 sudah diubah menjadi Qanun 9/2013, Azhari mengatakan, kedua qanun tersebut masih satu kesatuan. Menurutnya, ketentuan menyangkut mekanisme pemilihan Wali Nanggroe masih dimuat dalam Qanun 8/2012, hanya pasal-pasal yang diubah saja masuk dalam Qanun 9/2013. Sehingga Qanun 8/2012 masih berlaku. “Makanya qanun awal tebal dan qanun perubahan tipis,” ungkap dia.

Azhari juga mengaku heran terhadap polemik Wali Nanggroe yang disampaikan sejumlah pengamat di media. Padahal, lanjutnya, proses pemilihan tersebut sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak ada pelanggaran secara hukum. “Apakah karena Wali Nanggroe ada jabatannya, atau ada dana dan tunjangan, maka dihebohkan. Sedangkan qanun bendera dan lambang Aceh yang sudah disahkan melalui Qanun 3/2013 tidak dijalankan, tapi pengamat kok tenang-tenang saja tidak pernah dipermasalahkan dari sisi hukum,” kata Azhari.

“Dari sisi politik kita juga harus melihat bahwa saat ini Aceh cukup kondusif dan aman. Yang menandatangani perdamaian itu Tgk Malik Mahmud. Jadi kenapa sekarang dihebohkan, waktu masa konflik dulu tidak ada yang berebut jabatan Wali Nanggroe,” tutupnya.(dik/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved