Malik Mahmud Dikukuhkan Kembali Jadi Wali Nanggroe

Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023 di Gedung DPRA

Malik Mahmud Dikukuhkan Kembali Jadi Wali Nanggroe
SERAMBI/BUDI FATRIA
Tgk Malik Mahmud Al Haytar dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe Ke-10, dalam sidang paripurna istimewa di Gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (14/12) malam. SERAMBI/BUDI FATRIA 

* Untuk Periode 2018-2023

BANDA ACEH - Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023 di Gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (14/12) malam. Pengukuhan itu berlangsung dalam sidang paripurna istimewa yang dihadiri sebagian besar anggota DPRA.

Sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan ikut hadir dalam pengkuhan tersebut, mulai dari ulama hingga politisi.

Malik Mahmud dalam sambutannya menyampaikan, pengukuhan kembali dirinya sebagai Wali Nanggroe bukanlah karena ambisi kekuasaan, melainkan hanya untuk menjaga kemakmuran anak cucu seperti yang sudah dirasakan rakyat Aceh saat ini.

Adanya anggapan bahwa Lembaga Wali Nanggroe belum berjalan sebagaimana semestinya, Malik menganggap hal itu sebagai dinamika perjalanan sebuah lembaga. Apalagi Lembaga Wali Nanggroe baru dibentuk beberapa tahun terakhir. Sehingga ia menilai wajar jika belum maksimal dan adil ke semua rakyatnya.

Namun, Malik Mahmud mengaku sepakat jika Lembaga Wali Nanggroe dilakukan audit keuangan supaya lembaga itu transparan dan akuntabel.

Ia juga mengaku akan terbuka dan siap membuka diskusi dan sharing dengan semua pihak terkait dengan masa depan Lembaga Wali Nanggroe.

Kepada DPRA, Malik Mahmud berharap ke depan dapat memperbaiki regulasi tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sedangkan kepada Gubernur Aceh, ia berharap dapat memperhatikan perangkat kerja yang ada di Lembaga Wali Nanggroe sehingga dapat mendukung pelaksanaan lembaga pemersatu adat dan budaya Aceh itu.

Dukung penuh
Sementara itu, Komite Muallimin Atjeh (KMA) menyatakan dukungan penuh kepada Tengku Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-10. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KMA, Madjeulih Eks Tripoly Libya, Tgk H Zulkarnaini bin Hamzah, melalui keterangan tertulis yang diterima Serambi dari politisi Partai Aceh, Azhari Cagee, Kamis (13/12) malam.

Dalam keterangan tertulis itu, Tgk Ni menyampaikan beberapa poin. Pertama, pihaknya mendukung sepenuhnya pengukuhan kembali Tengku Malik Mahmud Al-Haythar oleh DPRA yang telah dilakukan tadi malam.

Dia tegaskan, KMA sejak awal dan hingga kapan pun tetap kokoh mendukung dengan penuh loyalitas kepada pimpinan GAM, almahrum Dr Hasan Muhammad Di Tiro yang merupakan Wali Nanggroe Aceh Ke-8 dan Pimpinan Politik GAM, Tengku Malik Mahmud, Wali Nanggroe Ke-9 dan Ke-10 yang tadi malam dikukuhkan.

“Kami KMA secara langsung menimba ilmu perang gerilya, pendidikan, politik, sejarah, dan strategi diplomasi dari Paduka Yang Mulia, Wali Nanggroe Ke-8 dan Wali Nanggroe Ke-9 dan Ke-10. Kedua beliau adalah orang tua kami, guru kami selama kami di Tripoli, Libya, Swedia, Malaysia, dan Aceh,” kata Tgk Ni.

KMA meminta masyarakat dan politikus Aceh untuk tidak menciptakan isu yang tidak benar terhadap jabatan Wali Nanggroe yang kini dijabat Malik Mahmud. “Jangan menggunjing, jangan menghujat, dan mempermalukan orang tua kami tersebut,” imbuhnya.

Untuk konteks Aceh belakangan ini, kata Tgk Ni, tidak ada sosok yang patut disepadankan dengan kedua orang tersebut, termasuk di internal GAM dalam kepentingan kedudukan Wali Nanggroe guna kepentingan nasional Aceh masa kini. “Kami harap semua elemen dalam masyarakat Aceh tidak melakukan manuver politik untuk merusak perdamaian dan memperkeruh suasana menjelang Pileg dan Pilres 2019 yang selama ini sudah sangat baik dirasakan perdamaian oleh rakyat Aceh. Bagi yang melakukannya kami minta segera menghentikannya,” demikian Tgk Ni dalam keterangan tertulisnya. (mun/dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved