Breaking News:

Opini

LWN Antara Kearifan dan Kenaifan

POLEMIK tentang Wali Nanggroe (WN) kembali menyeruak ke ruang publik seiring berakhirnya masa jabatan WN

Editor: bakri
Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar. SERAMBI/M ANSHAR 

Oleh Mizaj Iskandar

POLEMIK tentang Wali Nanggroe (WN) kembali menyeruak ke ruang publik seiring berakhirnya masa jabatan WN. Diskusi tentang WN di ruang publik tidak pernah sepi dari perdebatan mengenai eksistensi dan kontribusi Lembaga Wali Naggroe (LWN) selama ini. Perdebatan selalu menghasilkan sikap kediantaraan (in betweeness) di tengah-tengah mereka yang terlibat dalam polemik tersebut.

Kediantaraan tersebut membuat LWN berada di persimpangan jalan. Pada satu sisi ia merupakan lembaga istimewa yang membuat Aceh memiliki bargaining power (daya tawar) dihadapan Jakarta. Tapi di sisi lain, LWN belum menunjukan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial, politik, beragama dan bernegara. Sehingga keberadaannya banyak menuai kritik dari masyarakat Aceh.

Polemik berkepanjangan tentang LWN ini menarik penulis untuk menceburkan diri dalam dunia opini untuk memberikan secercah ide pencerahan kepada masyarat yang berada dalam kediantaraan tersebut (in betweeness). Opini ini diharapkan dapat memberikan justifikasi yang adil terhadap lembaga ini. Sehingga pembaca dapat menangkap sisi positif dari lembaga ini tanpa harus mendewakannya. Apalagi jika lembaga ini dianggap banyak buat “dosa” dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kearifan lokal
Menurut M Adli Abdullah (2016) terdapat tiga fase sejarah pengguanaan istilah Wali Nanggroe sepanjang Aceh. Pertama, saat Aceh dipimpin para Sultanah, mulai dari Shafiatuddin (1641-1675), Naqiatuddinsyah (1675-1678 M), Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688), dan Kamalatsyah (1688-1699). Pada saat itu, Wali Nanggroe dijabat oleh Syaikh Abdurrauf al-Singkli (Syiah Kuala). Hal ini menandakan pada awal munculnya, gelar ini disematkan kepada pemuka agama yang memiliki kontribusi luas dalam pemerintahan.

Fase kedua, istilah Wali Naggroe juga pernah digunakan oleh Abu Daud Beureueuh dalam pemberontakan DI/TII. Dengan sedikit perubahan, beliau menggantikan kata Naggroe dengan kata Negara, sehingga menjadi Wali Negara. Terakhir, fase ketiga, yaitu pasca MoU Helsinki. Ketiga fase tersebut menandakan terminologi Wali Nanggroe memiliki akar sejarah kuat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Aceh.

Dari segi yuridis, pembentukan LWN tidak terlepas dari penandataganan Nota Kesepahaman Damai (MoU) Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005. Dalam lembaran perjanjian tersebut termuat pada poin 1.1.7 yang mengamanahkan pembentukan LWN dengan segala perangkatnya. Amanah tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Dalam UUPA, LWN disebutkan di antaranya dalam Pasal 96 ayat (1) yang menjelaskan LWN sebagai lembaga adat yang bertugas sebagai pemersatu yang independen, berwibawa dan berwenang membina, mengawasi penyelenggaraan kehidupan, lembaga-lembaga adat, adat istiadat dan pemberian gelar/derajat lainnya.

Aturan-aturan tentang LWN di dalam UUPA tersebut kemudian dijabarkan lebih jauh dalam Qanun No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe yang kemudian direvisi dengan Qanun No.9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No.8 Tahun 2018.

Dari segi sosial dan politik. Lembaga ini lahir dari kearifan masyarakat Aceh yang selalu menunjukkan jati diri keistimewaannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Keistimewaan ini kemudian yang membuat Pemerintah Pusat harus “berhati-hati” dalam mengurus Aceh.

Kenaifan LWN
Di balik kearifan lokal yang dimiliki oleh LWN. Lembaga ini juga dinilai naif oleh masyarakat Aceh (setidaknya sebagian besar jika tidak semua). Hal ini terlihat dari masifnya pemberitaan negatif yang dimuat oleh media masa lokal semenjak lembaga ini dibentuk dan menumukan titik kulminasinya dalam beberapa pekan terakhir.

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Serambi Indonesia juga memuat beberapa opini yang bernada sumbang terhadap kiprah dari lembaga ini. Mulai dari opini yang berjudul “Wali Naggroe di Mata Ureung Aceh; Quo Vadis Wali Naggroe” sampai “Kriteria Wali Naggroe”. Semua artikel-artikel tersebut menunjukkan kekecewaan akut kepada lembaga ini.

Dalam amatan penulis ada dua sebab yang membuat lembaga ini begitu naif dalam pandangan publik. Pertama, lembaga ini belum menunjukkan perannya sebagai lembaga adat yang berfungsi sebagai pemersatu yang independen, berwibawa dan bermartabat di depan masyarakat Aceh. Krasak-krusuk yang kerap terjadi antara eksekutif dan legislatif gagal dimanfaatkan LWN sebagai panggung unjuk prestasi. Belum lagi LWN dianggap belum mampu bersikap netral dan non partisan.

Dalam bacaan masyarakat Aceh LWN hanya lembaga untuk kelompok tertentu yang telah “berjuang” untuk Aceh. Ditambah dengan ketidakmampuan Malik Mahmud Al-Haytar (Wali Naggroe X) merangkul suku minoritas yang berdomisili di Aceh, serta ketidakmampuannya menyampaikan orasi agama menambah daftar kenaifan LWN di mata masyarakat Aceh.

Dan, kedua, pengukuhan Malik Mahmud menjadi Wali Naggroe ke-X terkesan inprosedural dan sarat mal admistrasi. Karena banyak aturan-aturan yang ditabrak dan tak terpenuhi.

Dalam catatan penulis terdapat empat unsur yang cacat hukum dalam penetapan Wali Nanggroe kali ini, yaitu: Pertama, pengukuhan WN hanya dapat dilakukan dengan pemilihan sebagaimana yang diamanahkan dalam Qanun No.9 Tahun 2013; Kedua, jika pengukuhan Wali Nanggroe dilakukan tanpa proses pemilihan, berarti hal tersebut merujuk kepada Qanun No.8 Tahun 2012. Padahal Qanun tersebut telah direvisi dan diubah dengan Qanun No.9 Tahun 2013;

Ketiga, dalam Pasal 70 Qanun No. 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa komisi pemilihan Wali Nanggroe terdiri dari Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Majelis Mufti, dan Perwakilan Alim Ulama masing-masing kabupaten/kota sebanyak satu orang. Dari keempat unsur tersebut, praktis hanya tiga majelis yang sudah terbentuk. Sedangkan Perwakilan Alim Ulama yang mewakili kabupaten/kota belum terbentuk sampai sekarang. Maka penetapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe cacat prosedur;

Dan, keempat, Majelis Tuha Peut yang telah dibentuk belum definitif, karena diangkat hanya sebagai pelaksana tugas (plt) berdasarkan SK Gubernur No.841/208/2018 tertanggal 29 Maret 2018, sehingga tidak berwenang memilih apalagi mengukuhkan Wali Nanggroe. Kurangnya kontribusi dan inproseduralnya proses pengukuhan WN memperparah kerusakan lembaga ini. Lembaga yang lahir dari kearifan lokal Aceh ini berubah menjadi kenaifan lokal Aceh. Tentu ini menyebabkan gelombang kekecewaan masif di tengah masyarakat. Penulis cuma bisa berharap, semoga Malik Mahmud Al-Haytar ke depan bisa menyepuh kekecewan publik Aceh dengan memberikan kontribusi maksimal. Bukankah Nabi pernah bersabda, “Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu mendatangkan manfaat bagi orang banyak”. Semoga!

* Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Wakil Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh. Email: mizaj@ar-raniry.ac.id

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved