Catin Wajib Berbusana Adat Aceh

Aceh Barat segera menerapkan aturan bagi calon pengantin (catin) yang akan menikah di masjid atau rumah wajib

Catin Wajib Berbusana Adat Aceh
SERAMBI/RIZWAN
KETUA Banleg DPRK Aceh Barat, Tgk Mawardi Basyah SSos (kiri) didampingi anggotanya, Mawardi memperlihatkan pendapat Banleg terkait Rancangan Qanun (Raqan) usai sidang di Gedung DPRKsetempat, Senin (17/ 12). Dari enam yang diajukan ke DPRK, hanya 4 Raqan yang disetujui untuk ditetapkan menjadi qanun 

* Pakaian Selayor ala Eropa Dilarang
* Tertuang dalam Qanun Pelestarian Kebudayaan

MEULABOH - Aceh Barat segera menerapkan aturan bagi calon pengantin (catin) yang akan menikah di masjid atau rumah wajib menggunakan pakaian atau berbusana adat Aceh. Aturan yang merujuk ke penerapan syariat Islam itu dituangkan dalam Rancangan Qanun (Raqan) Pelestarian Kebudayaan yang dijadwalkan disahkan DPRK Aceh Barat dalam pekan ini.

Sedangkan penggunaan pakaian selayor yang selama ini marak di Aceh Barat akan dilarang karena mengikuti gaya Eropa. “Rancangan Qanun Pelestarian Kebudayaan sudah tuntas dibahas dan sudah disetujui provinsi untuk segera disahkan. Ada aturan dalam raqan itu di mana setiap calon pengantin harus menggunakan pakaian adat Aceh yang disesuaikan dengan syariat Islam,” kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Barat, Tgk Mawardi Basyah SSos kepada Serambi usai sidang paripurna di gedung dewan, Senin (17/12).

Ketua Banleg menjelaskan, selama ini ramai calon pengantin menggunakan pakaian yang kebarat-baratan atau ala Eropa dengan memakai selayor serta bunga. Namun ke depan, tukasnya, sebagaimana telah dituangkan dalam Qanun Pelestarian Kebudayaan yang telah dibahas bersama antara DPRK dan Pemkab, diharuskan calon pengantin bila akan menikah baik di masjid dan rumah, wajib menggunakan pakaian adat Aceh.

Pada bagian lain, Banleg DPRK Aceh Barat dalam pada sidang paripurna, Senin kemarin, menyatakan bahwa untuk bidang pendidikan dayah dapat berdiri sendiri sebagai dinas seperti dinas pendidikan umum. Untuk itu, DPRK sepakat melahirkan Dinas Pendidikan Dayah yang merupakan pemekaran dari Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah. “Dengan lahir Dinas Pendidikan Dayah maka pembinaan dan operasional pendidikan dayah akan lebih maksimal,” tukas Tgk Mawardi Basyah.

Sementara itu, DPRK Aceh Barat pada Senin (17/12), menggelar sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Samsi Barmi dengan agenda mendengar pendapat Badan Legislasi (Banleg). Turut hadir, sejumlah anggota DPRK, dan Sekda Aceh Barat, Adonis serta para kepala SKPK lingkup Pemkab setempat. Untuk pendapat atau pemandangan umum Banleg terhadap rancangan qanun (Raqan) dibacakan Ketua Banleg, Mawardi Basyah.

Ketua Banleg menjelaskan, dari enam raqan yang telah dibahas bersama antara DPRK dan Pemkab Aceh Barat serta berkoordinasi dengan Gubernur Aceh, ternyata hanya empat raqan saja yang dapat disahkan. Sedangkan, dua lagi yakni Raqan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta dan Raqan penyertaan modal untuk PDAM belum dapat disahkan menjadi qanun karena belum mendapat persetujuan dari pihak provinsi.

Dia merincikan, empat raqan yang sudah dapat disahkan adalah Raqan Pelestarian Kebudayaan, Raqan Perubahan atas Qanun Nomor 3/2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penduduk, Raqan Pencabutan beberapa Pasal Raqan Nomor 4/2014 tentang Retribusi Perizinan Terpadu, dan Raqan Perubahan atas Qanun Nomor 3/20016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten. “Dengan disahkan maka keempat qanun itu dapat diterapkan di Aceh Barat,” tegasnya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved