Breaking News:

Dewan tak Setuju Tambahan Modal Daerah ke PDAM Tirta Fulawan, Ini Alasannya

Usulan penambahan itu tidak tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penulis: Sari Muliyasno | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM/SARI MULIYASNo
PDAM Simeulue 

Laporan Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Usulan penambahan penyertaan modal daerah ke PDAM Tirta Fulawan, Simeulue, sebesar Rp 400 juta tak mendapat persetujuan dari DPRK Simeulue.

Tidak disetujuinya usulan tersebut, lantaran dari awal usulan penambahan itu tidak tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal itu disampaikan anggota DPRK Simeulue, Taufik, yang ikut dalam pertemuan antara Direktur PDAM Tirta Fulawan dan para anggota DPRK Simeulue, kepada Serambinews.com Selasa (18/12/2018).

Baca: Tinjau Pengungsi Banjir di Trumon, Plt Gubernur: Kita Harus Siap Siaga, Atasi Secara Parsial Dulu

Baca: Yusril Ihza Mahendra: Penahanan Ibu Bayi Kembar Tiga di Rutan Bireuen tak Manusiawi

Menurut Taufik, pada dasarnya DPRK Simeulue menyetujui usulan penambahan anggaran tersebut.

Namun setelah dikonsultasikan dengan bagian hukum Pemkab Simeulue dan juga bagian hukum DPRK Simeulue, disebutkan akan melanggar regulasi apabila penggunaan anggarannya di luar KUA PPAS.

"Masalahnya melanggar regulasi setelah dikonsultasikan dengan bagian hukum. APBK Perubahan juga sudah selesai diparipurna, seharusnya usulan itu sudah masuk dalam pembahasan anggaran perubahan tapi ini tidak ada," tandasnya.

Baca: Penjualan Tiket Film BTS Love Yourself In Seoul Sudah Dibuka, Ini Harga dan Jadwal Pemesanannya

Baca: Kasus Penyandraan Tim Lorentz Tahun 1996, Ternyata Ayah Egianus Kogoya Pernah Terlibat

DPRK Simeulue, lanjutnya, mendesak pihak PDAM Tirta Fulawan untuk mengutip iuran yang selama masih menunggak dari para pelanggan.

"Saran saya memang harus dievaluasi PDAM kita," imbuh Taufik.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Fulawan, Adinul, yang dikonfirmasi Serambinews.com membenarkan usulan penambahan anggaran tersebut tidak mendapat persetujuan dari DPRK Simeulue.

"Betul. Alasannya tidak masuk dalam KUA PPAS," demikian Adinul.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved