SERAMBINEWS.COM, ISTANBUL - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyebut keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, adalah "langkah ilegal" yang melanggar resolusi PBB tentang status kota.

Dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Minggu (16/12/2018), Badan Islam ini menyatakan menolak semua upaya yang akan merugikan status hukum kota, dan menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967.

OKI menyerukan kepada Australia untuk menghormati resolusi internasional dan meninjau kembali keputusannya.

Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan itu dalam sebuah pernyataan, menyebutnya sebagai gerakan "tidak sah" yang melanggar resolusi internasional.

Menyatakan bahwa keputusan itu adalah "serangan terhadap rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem", PNC meminta Australia untuk mengakui negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota, berdasarkan perbatasan tahun 1967.

Baca: AS Desak Paraguay Batalkan Pengembalian Kedubes dari Yerusalem ke Tel Aviv

Baca: Meski Ditentang Indonesia, Australia Tetap Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan keputusan negaranya untuk secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Morrison mengatakan Australia tidak akan memindahkan kedutaannya sampai perdamaian terbentuk antara Israel dan Palestina.

Ketegangan telah meninggi di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun lalu ketika Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Yerusalem tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - mungkin suatu hari berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

Baca: Mahathir Mohammad Sebut Tidak Ada Negara yang Berhak Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel