Rp 1,5 T Proyek Otsus Terbengkalai

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, saat ini sejumlah proyek

Rp 1,5 T Proyek Otsus Terbengkalai
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

* Belum Dimanfaatkan Hingga Sekarang

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, saat ini sejumlah proyek yang dikerjakan dengan dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh banyak yang terbengkalai karena belum dimanfaatkan. Nilai proyek itu secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

Hal itu disampaikan Alfian dalam Talkshow Cakrawala Serambi FM, Senin (17/12). Dalam talkshow yang membedah Salam Harian Serambi Indonesia dengan tema ‘Anggaran Bertambah, Kinerja Harus Lebih’ juga menghadirkan Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika.

Alfian menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh MaTA, sejumlah proyek yang sudah dikerjakan dengan dana otsus selama kurun waktu 2008-2018, namun hingga saat ini belum difungsikan, nilainya diperkirakan sekitar Rp 1,5 triliun. Proyek tersebut, rinci dia, berupa pasar di kecamatan, terminal, dan beberapa proyek lainnya. “Namun anehnya, hingga saat ini belum ada tindakan dan evaluasi dari pemerintah. Padahal, banyak bangunan itu tidak berfungsi, bahkan ada yang sudah rusak kembali,” jelas Alfian.

Menurutnya, penyebab banyak proyek yang bersumber dana otsus itu terbengkalai dan belum difungsikan karena proyek itu dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang. Sebagian besar proyek, beber dia, dilaksanakan karena keinginan elit, baik eksekutif dan legislatif, bukan karena kebutuhan masyarakat setempat.

“Masalah ini sebenarnya yang harus diselesaikan oleh Plt Gubernur. Jika ada daerah yang mengusulkan suatu proyek, maka harus dicek dengan benar, apakah untuk kebutuhan publik atau dibangun karena lahannya milik kalangan elit, sehingga nanti lahannya dijual untuk negara,” ujar Alfian.

Kondisi tersebut, papar Alfian, membuktikan bahwa ada perencanaan yang tidak tepat yang dilakukan pemerintah provinsi. Dia menyarankan, ke depan pembangunan yang dilaksanakan karena kebutuhan elit harus diubah menjadi pembangunan kebutuhan masyarakat.

Pada bagian lain, Koordinator MaTA, Alfian dalam acara yang sama mengungkapkan, bahwa tahun 2018 ini APBA banyak yang tidak terserap sehingga anggaran itu menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran).

Diungkapnnya, umumnya anggaran yang menjadi Silpa itu merupakan anggaran untuk pembangunan fisik. Yaitu membangun sejumlah infrastruktur, di samping program pemberdayaan lainnya.

Alfian menambahkan, semestinya anggaran harus berbasis kinerja, yaitu anggaran yang sudah dihabiskan harus sebanding dengan kinerja. Namun faktanya, beber dia, di Aceh anggaran belanja pegawai 2018 sudah semuanya terserap, namun anggaran fisik masih tersisa sekitar 40 persen dan menjadi Silpa.

“Saya melihat ini anggaran tidak berbasis kinerja. Terbukti, anggaran belanja pegawai terserap semua, namun anggaran belanja fisik banyak tak terserap hingga mencapai 40 persen,” tandas Alfian.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved