Dana Otonomi Khusus untuk Pidie Jaya Tahun 2019 Sebesar Rp 87,3 Miliar, Ini Harapan DPRK Pijay

"Jadi bukan sebatas fokus pada penanganan insfrastruktur saja, sebab dengan kekuatan dana gampong selama ini sudah memadai untuk bidang itu."

Dana Otonomi Khusus untuk Pidie Jaya Tahun 2019 Sebesar Rp 87,3 Miliar, Ini Harapan DPRK Pijay
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Tim Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggran Pemerintah Daerah Pidie Jaya, Jumat (21/12/2018) membahas Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2019 di gedung dewan setempat. 

Laporan Idris Ismai | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2019 Pidie Jaya (Pijay) sebesar Rp 87.319.493.982.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berharap alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk pemeberdayaan ekonomi masyarakat.

"Jadi bukan sebatas fokus pada penanganan insfrastruktur saja, sebab dengan kekuatan dana gampong selama ini sudah memadai untuk bidang itu," kata Ketua DPRK Pijay, Armia Harun kepada Serambinews.com usai pembahasan, Jumat (21/12/2018).

Armia mengatakan, DOKA 2019 yang sudah dikoreksi oleh pihak Gubernur juga dapat dimasukkan ke dalam APBK Pidie Jaya 2019.

Ketua Pansus TDBH dan Dana Otsus DPRA: 5 Persen Dana Otsus Wajib Dialokasikan untuk Syariat Islam

MaTA Sorot Rendahnya Serapan DOKA

Memang setelah dikaji, alokasi DOKA 2019 Pijay untuk penempatan di 11 SKPK besara secara keseluruhan alokasinya 60 persen lebih mengarah kepada pembangunan infrstruktur.

Selebihnya 40 persen hanya terfokus untuk pendidikan, kesehatan hibah sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.

Bersaksi Untuk Irwandi, Ini Jawaban Nova Iriansyah Saat Ditanya Hakim Terkait Anggaran dari DOKA

Proyek Jalan Pakai Dana DOKA di Pidie Gagal Tender, Anggarannya Capai Rp 1,7 Miliar

Karenannya seluruh pimpinan dan anggota Banggar di Pijay agar penerapan DOKA yang telah dilimpahkan kembali ke kabupaten ini pada tahun ini bisa menjadi 'ruh' dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di berbagai pelosok gampong.

Seperti diketahui, dalam pembahasan bersama dana DOKA itu, langsung dipimpin oleh Ketua DPRK Pijay, Armia Harun serta sejumlah anggota banggar.

Sempat Mangkir, Penyidik KPK Kembali Periksa Fenny Steffy Burase Terkait Aliran Dana DOKA

Kasus Suap Satu Ember, Ini Dakwaan Lengkap Versi KPK yang Disebut Halusinasi oleh Irwandi Yusuf

Sementara dari pihak TAPD selain hadir Asisten I, Drs H Abdul Syakur MSi, Asisten II, Ir Jailani Beuramat, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK), Drs M Diwarsyah, Kepala Bappeda, Munawar Ibrahim SKP MPH.

Selain itu juga turut menghadirkan 12 SKPK yang menerima pengelolaan dana DOKA 2019 yaitu Badan Penanggulangan Bencama Daerah (BPBD), Badan Pemberdyaan Masyarakat Gampong (BPMG) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Terungkap Sandi Zakat Fitrah dan Satu Ember Dalam Kasus Suap Ahmadi ke Irwandi Yusuf

VIDEO - Ahmadi Divonis Tiga Tahun Penjara Denda 100 Juta

Berikutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Rumah Sakit Umum (RSU), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dastanpang), dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (DPP).

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dushub), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Parawisata (Disporapar) Dinas Dayah, dan Dinas Pendiikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta para camat.(*)

Penulis: Idris Ismail
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved