Lagi, Bupati Aceh Barat Kalah di PTUN

Kekalahan Bupati Aceh Barat, Ramli MS dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh kembali terjadi

kompas.com
Ilustrasi 

MEULABOH - Kekalahan Bupati Aceh Barat, Ramli MS dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh kembali terjadi pada Kamis (27/12). Dengan kekalahan kali keempat yang dialami Bupati, jumlah keuchik yang menang kini sudah tujuh orang dari sepuluh orang yang melayangkan gugatan terkait pemecatan mereka.

Informasi diperoleh Serambi, Kamis (27/12), sidang kemarin dengan gugatan dilayangkan Nyak Ali (mantan Keuchik Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI yang diberhentikan sementara). Sidang dipimpin Azzahrawi SH dibantu hakim anggota Fandy Kurniawan SH dan Miftyah Saad Caniago SH. Sedangkan penggugat dihadiri kuasa hukumnya Syahrul SH dari Kantor Pengacara TSA Advocates Banda Aceh. Sementara tergugat diwakili Agus Herliza SH dan Ishak SH serta Tim Bagian Hukum Setdakab dan pengacara negara dari Kejari Aceh Barat. Turut juga penggugat yaitu mantan keuchik Pasi Meugat, Nyak Ali.

Ketua majelis hakim dalam amar putusan menyatakan menerima gugatan penggugat dalam pokok perkara. Selain itu, membatalkan surat keputusan (SK) Bupati Aceh Barat terhadap pengangkatan pejabat sementara (pjs) keuchik serta mewajibkan pengangkatan kembali keuchik tersebut hingga berakhir masa tugasnya.

Setelah pembacaan vonis, majelis hakim memberi kesempatan kepada tergugat yang diwakili kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah menerima atau tidak putusan tersebut dalam waktu 14 hari ke depan. Bila tak menerima, dipersilakan melakukan banding. Namun, dalam sidang kemarin penasihat hukum tergugat tak memberikan jawaban

Majelis hakim berbeda di PTUN Banda Aceh, kemarin juga menyidangkan kasus gugatan Fauzan (mantan Keuchik Marek Kaway XVI, diberhentikan sementara). Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi juga terkait pemecatan keuchik oleh Bupati Ramli MS. Masing-masing penggugat dan tergugat diwakili penasehat hukum (PH).

Habiskan uang daerah
Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada wartawan mengatakan, dari awal pihaknya sudah tahu bahwa pemecatan tidak dibenarkan oleh aturan kecuali bila seseorang sudah jadi tersangka dalam kasus tertentu. “Ini baru temuan Inspektorat yang masih dipertanyakan hasil auditnya, sudah langsung dipecat keuchiknya. Kecuali hasil audit tim BPKP atau BPK yang lebih independen. Itu pun hasil finalnyaakan ditentukan oleh pengadilan selaku lembaga yang berwenang mengadili perkara hukum,” kata Ramli SE.

Dengan adanya gugatan, sebutnya, daerah harus mengeluarkan uang banyak membiayai pengacara untuk bupati. Apalagi, saat ini sudah 10 keuchik yang mengugat dan tidak tertutup kemungkinan keuchik lain juga akan menempuh hal yang sama, sehingga jumlah pengugat bertambah. “Bayangkan berapa uang daerah harus dikeluarkan oleh tim pendampingan hukum. Karena itu, berhentilah main pecat dan jalani aturan yang ada. Ini di PTUN malah kalah,” katanya.

Ramli SE memberi apresiasi kepada mantan keuchik yang sudah menempuh jalur ke PTUN demi keadilan hukum. Apalagi, tambahnya, ada informasi yang menyatakan bahwa mantan keuchik mengeluarkan uang pribadi untuk menghadiri persidangan ke Banda Aceh. Lain halnya dengan Bupati selaku tergugat, dalam persidangan dapat didampingi hukum menggunakan uang daerah. “Coba kalau tidak main pecat, uang itu dapat digunakan untuk kepentingan lain. Tahun ini dana APBK dialokasikan untuk pendampingan hukum pejabat Pemkab Aceh Barat sebesar Rp 300 juta. Dalam perhitungan anggaran ke depan, akan kita pertanyakan soal anggaran itu,” kata Ramli SE.

Ketua Forum Persaudaraan Keuchik Aceh Barat, Sofyan Suri, juga memberi apresiasi kepada PTUN Banda Aceh yang sudah menerima gugatan dari mantan keuchik. Dalam setahun terakhir selama kepemimpinan Bupati Ramli MS sudah sekitar 50 keuchik dipecat dengan dalih temuan Inspektorat. Namun, dalam aksi demo lalu Bupati berjanji akan mengembalikan jabatan itu bila ada mantan keuchik mengembalikan dana temuan Inspektorat. “Namun kenyataan kini juga tidak ada,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sepuluh keuchik di Aceh Barat beramai-ramai mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh. Mereka tak terima dipecat sepihak dan semena-mena oleh Bupati Ramli MS yang dalam setahun terakhir kembali memimpin Aceh Barat. Keuchik tersebut dipecat dengan dalih ada temuan Inspektorat dalam penggunaan anggaran di desa masing-masing dan kemudian dilantik sebagai pejabat sementara (Pjs) keuchik sebagai pengganti mereka yang dipecat tersebut.

Dalam persidangan di PTUN Banda Aceh, tujuh keuchik dari Aceh Barat sudah menang serta tergugat bupati Ramli MS kalah. Namun, Bupati melalui kuasa hukumnya sudah menyatakan banding terhadap lima perkara ke PTUN Medan, Sumatera Utara yakni menolak putusan PTUN Banda Aceh.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved