20 Orang Diamankan dalam OTT Kementerian Pejabat PUPR, Diduga Terkait Proyek Penyediaan Air Minum

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan ( OTT) yang dilakukan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/12/2018), diduga terkait proyek penyediaan air minum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, diduga akan terjadi transaksi pemberian uang kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," ujar Laode melalui keterangan tertulis, Jumat malam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan ( OTT), Jumat (28/12/2018).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari OTT tersebut, diamankan total 20 orang.

Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 "Benar, ada kegiatan tim sore hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses kroscek informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR. Dari lokasi diamankan 20 orang," kata Laode, dalam keterangan tertulis, Jumat malam.

Mereka yang diamankan terdiri dari beragam unsur seperti pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pejabat pembuat komitmen (PPK) pada sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR hingga pihak swasta.

"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minun di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Laode.

Dari OTT ini, tim penindakan KPK mengamankan uang senilai Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung," ujar Laode, melalui keterangan tertulis, Jumat malam.

 Laode menyebutkan, selain pejabat Kementerian PUPR, KPK juga mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan pihak swasta.

"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Laode.

Saat ini, mereka yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

"Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan," kata dia.

Basuki Mengaku Kaget dan Sedih

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku kaget, dan sedih atas tertangkapnya sejumlah pejabat di kementerian yang dipimpinnya dalam operarsi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/12/2108).

"Pada hari ini, kami dikejutkan oleh peristiwa yang menyedihkan hati, dan mengagetkan kami. (Padahal), kami sudah diamanahi untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," ujar Basuki, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/12/2018) malam.

Basuki memberikan keterangan kepada media usai melakukan kunjungan kerja poyek penataan kawasan pariwisata di Kabupaten Magelang.

"Begitu mendapat informasi tersebut, saya tanya Pak Irjen (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto) begitu saya sampai di Bandara," ungkapnya.

Menurut Basuki, pihaknya baru mendapatkan informasi awal bahwa ada sejumlah pegawai Kementerian PUPR yang terkena OTT di proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Namun, siapa saja pegawai tersebut dan untuk proyek apa saja mereka bekerja, dia mengaku belum mengetahui secara pasti.

Untuk itu, Basuki menugaskan Irjen Kementerian PUPR Widiarto menemui KPK guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kejelasan jumlah pegawai (pejabat) yang terlibat dan untuk proyek infrastruktur SPAM apa saja.

"Kami percaya KPK telah bekerja profesional sesuai dengan standar operational procedure (SOP)-nya, dengan ketelitian tinggi, dan telah mengamati pajang. Kami menunggu penjelasan dari KPK. Kami terbuka, dan akan bekerja sama," tegas Basuki.

Namun begitu, dia menduga bahwa yang terlibat OTT KPK adalah unsur pegawai (pejabat) yang berada di tataran pelaksana proyek yakni setingkat Satuan Kerja (Satker) ke bawah.

Basuki menuturkan, saat ini jumlah Satker di Kementerian PUPR sebanyak 1.165 satuan.

Sementara total jumlah pegawai Kementerian PUPR 22.000 orang.

Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 2.904 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di bawah PPK terdapat 888 Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan pelelangan dengan jumlah pegawai sekitar 2.483 orang.

Meski mereka yang terjaring OTT KPK ini berada pada level Satker, namun Basuki memastikan masing-masing dari Satker, PPK, dan Pokja tersebut sudah punya keahlian dalam pengadaan barang dan jasa.

Mereka, sambung dia, bekerja sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 tahun 2018, dan Peraturan Menteru PUPR Nomor 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

"Semua aturan mengenai pengadaan pelelangan sudah ada. Di dalam pelaksanaannya pun kami didampingi Irjen dan pejabat terkait seperti BPKP dan Kejaksaan Agung," terang dia.

Basuki memastikan, semua mekanisme dilaksanakan sebaik-baiknya.

Namun begitu, pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan oleh pegawai Kementerian PUPR, melainkan juga oleh penyedia jasa yang mengikuti pelelangan yakni kontraktor dan konsultan yang bernaung di bawah asosiasi.

"Sistem pengadaan barang dan jasa sifatnya kompetisi. (Pelanggaran) mungkin ada di situ," kata dia.

Pihaknya, kata Basuki, selalu bekerja sama dengan asosiasi seperti Inkindo, LPJK, dan lain-lain dalam rangka dalam rangka penyelenggaraan lelang yang baik dan benar.

SPAM Pejompongan

Ketika didesak mengenai lokasi penggeledahan dan OTT KPK, Basuki menegaskan tidak terjadi di Kantor Kementerian PUPR melainkan di kantor proyek SPAM di Pejompongan, Jakarta Pusat.

"Bukan di Kantor Kementerian. Tapi di kantor proyek. SPAM Pejompongan," cetusnya.

Sementara itu Irjen Kementerian PUPR Widiarto menambahkan, pihaknya yang ditugaskan ke KPK akan mencari informasi siapa yang terjaring OTT, untuk proyek apa saja, dan kasusnya seperti apa.

"Kami akan meminta kejelasan informasi itu," imbuh Widiarto.

Sebelumnya diberitakan KPK menggelar OTT pada Jumat (28/12/2018).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari OTT tersebut, diamankan total 20 orang.

Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari OTT ini, tim penindakan KPK mengamankan uang senilai Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung," ujar Laode, melalui keterangan tertulis, Jumat malam.(*)

Baca: Malam Ini, Belasan Rumah di Natam Baru, Aceh Tenggara Kembali Diterjang Banjir Bandang

Baca: Sang Ibu Selamatkan Putrinya yang Diculik dan Diperkosa Selama 6 Tahun Hingga Lahirkan Anak Kembar

Baca: Unggah Foto Berada di Madinah Saat Ibadah Umrah, Bella Saphira Ingatkan Soal Penyakit Hati

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Penyediaan Air Minum"  dan "Bawahannya Terjaring OTT KPK, Basuki Mengaku Kaget dan Sedih"