Kemensos Berikan Jadup untuk Pengungsi Rohingya

Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan berupa jatah hidup (Jadup) untuk pengungsi Rohingya di kamp pengungsian

Kemensos Berikan Jadup untuk Pengungsi Rohingya
FOTO/IST
PERWAKILAN Direktorat Jenderal Bencana Sosial, Kemensos RI, Lenita didampingi kasi PSKBS Dinas Sosial Aceh, Rohaya menyerahkan bantuan jadup kepada pengungsi Rohingya di SKB Cot Gapu, Bireuen. Sabtu (29/12). 

BIREUEN - Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan berupa jatah hidup (Jadup) untuk pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Kompleks SKB Bireuen, Sabtu (29/12).

Kabag Humas Dinsos Aceh, Irwan Saputra kepada Serambi, kemarin, mengatakan, bantuan tersebut diserahkan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bencana Sosial Kemensos RI, Lenita didampingi Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Dinas Sosial (Dinsos) Aceh, Rohaya Hanum.

Bantuan yang diserahkan, kata Irwan, berupa uang tunai yang diterima oleh Kepala Dinas Sosial Bireuen Drs Murdani dengan rincian Rp 36 juta untuk kebutuhan hidup 45 hari ke depan.

Seusai menyerahkan bantuan, Rohaya Hanum mengatakan, bantuan tersebut merupakan realisasi dari permohonan Pemerintah Aceh melalui Dinsos Aceh ke Kemensos RI beberapa waktu lalu. Saat itu, katanya, Dinsos Aceh selain menyurati juga menemui langsung pihak Kemensos RI untuk membantu pengungsi Rohingya di Bireuen.

“Beberapa bulan lalu Pemerintah Aceh sudah menyurati, bahkan menemui langsung pihak Kemensos untuk meminta bantuan bagi Rohingya, alhamdulillah direalisasi,” kata Rohaya.

Rohaya berharap, bantuan tidak berhenti di Jadup saja, melainkan ada bantuan-bantuan serta mekanisme lain untuk meringankan beban anggaran yang selama ini menjadi tanggung jawab Pemkab Bireuen dan Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah AKs MSi mengaku prihatin karena pemerintah pusat sepertinya masih mengabaikan penanganan pengungsi Rohingya tersebut yang sudah di Bireuen sejak April lalu.

“Padahal, kita sudah berulangkali menyurati kementerian terkait, bahkan Plt Gubernur Aceh juga sudah menyurati kementerian dimaksud. Namun, hingga saat ini belum ada respons apa pun,” katanya saat meninjau pengungsi Rohingya beberapa waktu lalu.

Kementerian yang dimaksud Devi Riansyah tersebut adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Semua kementerian tersebut sudah kami datangi dan bertemu langsung saat mengirim surat. Namun, belum ada keseriusan. Kita tentu menyayangkan sikap seperti ini,” kata Devi.

Menurut Devi, sesuai aturan, penanganan masyarakat luar negeri yang terdampar di suatu negara seperti warga Rohingya yang terdampar di Aceh adalah tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM melalui Keimigrasian dan IOM sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi. “Kita sebenarnya tidak punya kewenangan apa pun. Apalagi kita tidak ada dana untuk pembiayaan makan dan kebutuhan mereka. Jika pun ada, itu hanya karena tuntutan kemanusiaan,” tuturnya.(yus)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved