Kasus Penimbunan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sakti, Polres Pidie Sita 5 Ton Urea

Dalam praktiknya, pelaku melakukan usaha menimbun barang ini selain tak memiliki izin usaha secara sah

Kasus Penimbunan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sakti, Polres Pidie Sita 5 Ton Urea
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Dua pekerja mengangkut pupuk sitaan dari pelaku TJ (63) warga Gampong Riweuk, Kecamatan Sakti, Pidie, untuk diamankan di Polres Pidie sebagai Barang Bukti (BB), Rabu (3/1/2019). 

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Jajaran Reskrim Polres Pidie mengamankan sebanyak 5 ton pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 107 sak yang diduga dari pemiliknya TJ (63) asal Gampong Riweuk, Kecamatan Sakti, Pidie, Rabu (2/1/2019) sekira pukul 15.30 WIB.

Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar SIK melalui Kast Reskrim AKP Mahliadi ST MM kepada Serambinews.com, Rabu (2/1/2018) mengatakan, penyitaan pupuk bersubsidi ini berdasarkan laporan masyarakat bahwa selama ini adanya penimbunan pupuk bersubsidi.

Baca: Distanpang Pijay Pantau Pupuk Bersubsidi ke Kios Penyalur Agar tak Keluar Kabupaten

"Dari hasil penyidikan dan pemantauan yang dilakukan oleh tim penyidik sejak awal Desember 2018 lalu saat gejolak munculnya isu langka pupuk di Pidie, ternyata TJ melakukan penimbunan pupuk ini bertujuan untuk mencari keuntungan yang jauh lebih besar sehingga melakukan penimbunan barang dalam gudang di belakang rumah. Tak hanya itu saja, usaha kios yang berada persis di depan rumahnya yang dimiliki juga tanpa pamflet nama," sebut Mahliadi.

Dalam praktiknya, pelaku melakukan usaha menimbun barang ini selain tak memiliki izin usaha secara sah.

Selain itu barang timbunan itu di perjual belikan kepada petani dengan menghutang terlebih dahulu.

"Selanjutnya para petani melakukam pembayaran setelah hasil panen. Dalam persoalan ini pelaku bertindak sebagai tengkulak," jelasnya.

Baca: Pupuk Bersubsidi Langka di Aceh Utara, Petani Beli Urea Melebihi HET

Terhadap tindakan ini pelaku dijerat debgan pasal 21 Jo pasal 30 ayat (3) Permendag RI No 15/M/DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 24 Jo ayat (1) jo pasal 29 ayat (1) Jo pasal 106 jo pasal 107 UU RI No 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancama maksimal kurungan penjara di atas enam tahun. (*)

Penulis: Idris Ismail
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved