Jelang Referendum UU Otonomi Bangsamoro, Ini Harapan Presiden Filipina Rodrigo Duterte

Pemungutan suara akan dimulai pada 21 Januari di dua kota, dengan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain di wilayah tetangga.

Jelang Referendum UU Otonomi Bangsamoro, Ini Harapan Presiden Filipina Rodrigo Duterte
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi hormat usai pidato dalam rangka ulang tahun militer, pada Desember 2017.(Ted Aljibe / AFP) 

SERAMBINEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan keyakinan Jumat bahwa plebisit (pemungutan suara semacam referendum) akan meneruskan ratifikasi undang-undang yang diharapkan akan membawa otonomi yang lebih besar ke wilayah-wilayah yang didominasi Muslim di bagian selatan kepulauan itu.

Menurut laporan lokal, seperti dikutip Serambinews.com dari Anadolu Agency, Sabtu (5/1/2019), Duterte mengatakan dalam sebuah pidato, ada "banyak alasan" untuk percaya bahwa UU Otonomi Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law (BOL) akan berjalan baik.

Pemungutan suara akan dimulai pada 21 Januari di dua kota, dengan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain di wilayah tetangga.

Jika lolos, hukum ini akan memberikan otonomi legislatif dan ekonomi yang lebih besar ke wilayah mayoritas Muslim.

Baca: Akademisi dan Peneliti Aceh Bahani Bangsamoro soal HAM

Hukum Organik Bangsamoro ini memungkinkan pembentukan pengadilan syariah dan administrasi bersama perairan internal dengan pemerintah pusat.

Undang-undang tersebut sebelumnya telah dirujuk ke pengadilan tinggi negara dengan alasan bahwa beberapa artikelnya bertentangan dengan konstitusi saat ini.

"Mungkin ada masalah serius di Mahkamah Agung, tapi saya hanya berharap itu akan diselesaikan demi apa yang benar dan adil bagi semua orang," kata Duterte dalam pidato pada 3 Januari.

Baca: UU Otonomi Bangsamoro Diteken, Presiden Filipina Tawarkan Perdamaian kepada Kelompok Abu Sayyaf

Baca: Turki Sambut Baik Undang-undang Otonomi Bagi Muslim Moro Filipina

Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Al Hajj Murad Ebrahim, juga menyatakan harapan bahwa undang-undang itu akan disahkan.

Murad menyatakan keyakinannya bahwa UU ini memiliki peluang 80 persen berhasil melalui plebisit.

MILF, kelompok pemberontak Moro terbesar di Filipina, menyepakati UU Bangsamoro dengan perwakilan pemerintah, sebagai salah satu persyaratan dari perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tahun 2014 dengan Presiden Benigno Aquino III.

Halaman
12
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved