Kajari Agara Tanggapi Pernyataan MaTA

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara (Agara), Fithrah SH, menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Masyarakat Transparansi Aceh

Kajari Agara Tanggapi Pernyataan MaTA
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Rahmad Har Denny Yanto Eko Sahputro SIK MSI, Kajari Fithrah SH dan Wabup Bukhari, menandatangani komitmen pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, di Kantor Kejari Agara, Kamis (22/11/2018). 

KUTACANE - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara (Agara), Fithrah SH, menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) tentang kasus monografi desa dan profil desa tahun 2016/2017.

Menurut Fithrah, pernyataan Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, di media ini telah menimbulkan berbagai persepsi. Alfian sebelumnya memang sempat mempertanyakan perkembangan kasus program monografi desa.

Fithrah mengatakan, Kejaksaan telah berkomitmen untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam pelayanan masyarakat dalam penegakan hukum. Kajari Agara telah deklarasikan sebagai zona menuju integritas dan zona bebas korupsi.

“Pernyataan MaTA yang mengatakan penanganan kasus tersebut sudah sampai lidik, itu tidaklah benar, karena hingga kemarin Kejari Agara masih berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen terkait laporan masyarakat dan belum bersifat penyelidikan, sehingga kami berharap MaTA tidak menyampaikan pemberitaan yang berlebihan,” katanya.

“Jikalau LSM MaTA menanyakan perkembangan perkara tersebut dan menginginkan cepat selesai, maka kami minta LSM MaTA menyerahkan data-data yang lengkap kepada Kejari Agara dan melaporkan sebagai saksi pelapor atas penanganan kasus tersebut dan kami akan menunggu Alfian MaTA dari Lhokseumawe ke Kutacane,” tambah Fithrah lagi.

Pihaknya mengaku memahami tuntutan kerja dari masyarakat yang menginginkan Kejari Agara bekerja dengan baik dan cepat. “Kami berusaha untuk memahaminya dengan kemampuan SDM Kejaksaan yang ada saat ini,” ujarnya.

Kasus monografi desa lanjut Fithrah, bukan ditutup-tutupi, tapi berjalan seadanya karena pihaknya sedang fokus pada kasus lainnya. Kejari Agara bekerja sesuai dengan azas keadilan, dan tidak ada azas diskriminasi. Oleh karena itu, pernyataan MaTA bahwa seolah-olah tidak ada kepastian hukum ia sebutkankan sebagai pernyataan salah kaprah.

“Kejari Agara bekerja secara profesional dalam penanganan kasus, baik itu pidana umum maupun pidana korupsi, jauh dari intervensi dari pihak manapun juga. Bahwa Kejari Agara mengalami kekurangan jaksa dalam pelaksanaan tugasnya sehingga kami menjalankan tugas prioritas terlebih dahulu, bukan mengumbar janji atau harapan palsu yang membuat masyarakat akhirnya kecewa,” demikian Fithrah.(as)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved