Pertamina Aceh Surati 9 DKP

PT Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh, mengirim surat kepada 9 Dinas Kelautan dan Perikanan

Pertamina Aceh Surati 9 DKP
AWAN RAHARJO, Marketing Branch Aceh PT Pertamina (Persero)

* Soal Mekanisme Penyaluran BBM Subsidi untuk Nelayan

BANDA ACEH - PT Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh, mengirim surat kepada 9 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten/kota di Aceh, menyangkut mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Di samping mengharapkan peran aktif dan dukungan DKP kabupaten/kota untuk memverifikasi dan mengeluarkan rekomendasi bagi yang berhak memperoleh solar subsidi, surat tersebut juga menyikapi maraknya laporan bahwa nelayan di beberapa kabupaten/kota di Aceh sulit mendapatkan solar subsidi.

Marketing Branch Manager Aceh PT Pertamina (Persero), Awan Raharjo menjelaskan, hingga saat ini PT Pertamina (Persero) tidak melakukan pembatasan penyaluran solar subsidi di seluruh SPBU yang ada di Provinsi Aceh, sehingga ketersediaan BBM tercukupi, justeru telah melebihi kuota sebanyak 102,1 persen selama 2018.

“Penyaluran dilakukan sesuai permintaan seluruh SPBU untuk disalurkan kepada pengguna solar subsidi yang memiliki hak sebagaimana tertuang dalam Perpres 191 tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM,” kata Awan Raharjo kepada Serambi, Selasa (8/1).

Penyaluran BBM subsidi kepada yang berhak tidak dapat dilakukan sendirian oleh Pertamina, tanpa dukungan serta kerja sama dari semua pihak. Termasuk instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Ia menerangkan, sektor yang berhak atas solar subsidi itu, di antaranya usaha perikanan nelayan, yaitu nelayan yang berhak mendapatkan solar subsidi adalah yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimal 30 GT. Lalu terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau SKPD provinsi, kabupaten/kota yang membidangi perikanan sesuai kewenangan masing-masing.

Kepala Cabang Pemasaran Aceh PT Pertamina (Persero) itu mensinyalir praktik pelanggaran penyaluran solar subsidi masih kerap terjadi dan membuat BBM subsidi itu mengalami kebocoran kepada yang tidak berhak, sehingga diklaim kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina kurang. Padahal faktanya, lanjutnya, ketersediaan BBM tercukupi, bahkan telah melebihi batas penyaluran.

“Menyangkut berbagai persoalan yang terjadi selama ini kami sudah menyampaikan kepada Pak Plt Gubernur Aceh dalam balasan surat kami beberapa waktu lalu,” demikian Awan Raharjo.

Marketing Branch Manager Aceh PT Pertamina (Persero), Awan Raharjo juga menjelaskan, dari monitoring ketat yang dilakukan Pertamina ke seluruh SPBU di Aceh, sejak Oktober 2018 lalu, sudah ada 24 SPBU yang melakukan pelanggaran, dijatuhi skorsing. Sanksi yang diberikan penyaluran solar subsidi ke SPBU tersebut dihentikan selama sebulan.

Bukan hanya skorsing, SPBU yang telah melakukan pelanggaran itu juga diwajibkan membayar selisih harga BBM bersubsidi yang telah dijual dalam jumlah yang bervariasi, selanjutnya disetorkan ke rekening PT Pertamina paling lambat 10 hari sejak surat peringatan dan skorsing tersebut diterbitkan.

“Kepada SPBU yang dijatuhi sanksi dan skorsing itu tentu kita harapkan dapat memperbaiki kinerja dan operasionalnya di lapangan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Tapi, bila teguran itu tidak diindahkan sanksi terberat Pertamina akan memutuskan hubungan usaha dengan SPBU yang dijatuhi sanksi tersebut,” pungkas Awan Raharjo.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved