Mahasiswa UGL Demo Kantor Bupati

Seratusan mahasiswa Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane, Kamis (10/1), menggelar demo di Kantor Bupati Aceh Tenggara

Mahasiswa UGL Demo Kantor Bupati
SERAMBI/ ASNAWI LUWI
Seratusan mahasiswa Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane, demo Kantor Bupati Agara, Kamis(10/1/2019). Demonstran menuntut dibayarkan gaji dosen dan efektifkan proses perkuliahan di UGL Kutacane. Kamis (10/1/2019). 

* Tuntut Pembayaran Gaji Dosen yang Nunggak 14 Bulan

KUTACANE - Seratusan mahasiswa Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane, Kamis (10/1), menggelar demo di Kantor Bupati Aceh Tenggara (Agara), menuntut pembayaran gaji dosen yang telah tertunggak selama 14 bulan.

Para mahasiswa ini datang dengan mengusung berbagai poster dari kampus UGL yang jaraknya sekitar dua kilometer. Kedatangan demonstran tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Agara, Muhammad Ridwan. Arus transportasi sempat macet dan baru kembali lancar setelah para demonstran membubarkan diri dengan aman, tertib dan lancar.

Para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. “14 bulan gaji dosen kami tidak dibayarkan dan perkuliahan tidak efektif, apalagi dosen kami ramai-ramai mengundurkan diri,” ungkap salah seorang pendemo, Sulkis, dalam orasinya.

Pihaknya meminta agar gaji para dosen tersebut segera dibayarkan demi kemajuan dan kelanjutan perkuliahan di UGL Kutacane. Ia juga meminta Bupati Agara, Raidin Pinim, agar mengevaluasi kepengurusan Yayasan UGL Kutacane.

Mahasiswa lainnya, menyampaikan bahwa nasib UGL saat ini sudah sangat memprihatinkan, dan harus segera diselesaikan oleh Pemkab Agara. “Orang tua kami upahan di Tanah Karo mencari uang untuk biaya kuliah anaknya, berharap bisa menjadi sarjana.Tapi nasib UGL hari ini memprihatinkan dan ini harus diselesaikan Pemkab Agara,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Agara, Muhammad Ridwan yang juga Anggota Pembina Yayasan UGL Kutacane, mengatakan akan menyampaikan keluhan mahasiswa kepada seluruh pembina Yayasan UGL Kutacane. Pihaknya mengaku telah dua kali melayangkan surat tentang peraturan (Perbup) Agara. “Kami tidak mau UGL dijadikan sebagai mata pencarian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” pungkas Muhammad Ridwan.

Namun para mahasiswa tersebut sepertinya tak puas dengan penjelasan Sekda. Usai mendengar penjelasan, massa bergerak lagi ke DPRK Agara. Namun suasana di gedung dewan itu justru sepi, karena minimnya anggota dewan yang berada di kantor.

Dalam aksinya di depan kantor bupati, para mahasiswa UGL Kutacane juga menagih janji Bupati Agara setahun lalu yang mengatakan akan akan menurunkan tim auditor inspektorat untuk memeriksa keuangan di UGL Kutacane. “Tetapi sampai kemarin belum ada kejelasannya,” ujar mahasiswa tersebut.

Tahun lalu (10/1/2018), ketika mahasiswa UGL menggelar demo di DPRK Agara, Bupati Raidin Pinim MAP, memang pernah mengatakan bahwa masalah gaji dosen dan aktivitas perkuliahan akan diselesaikan di DPRK Agara pada Kamis (11/1/2018) dengan melibatkan pihak civitas akademika UGL Kutacane, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Agara.

Dr Nasrulzaman, salah seorang akademisi di Banda Aceh yang juga tokoh masyarakat Agara, saat itu menyatakan bahwa kondisi UGL Kutacane sudah tidak normal lagi. Ia menilai manajemen kampus masih belum baik dan rektor tidak mampu mengelola operasional UGL.

“Manajemen UGL Kutacane harus segera dibenahi, terutama gaji para dosen yang harus segera dibayarkan,” katanya kepada Serambi, Kamis (22/2/2018).(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved