11 Desa di Abdya belum Miliki Bides

Sebelas desa di Abdya belum memiliki bidan desa (Bides), sehingga untuk pemeriksaan dan penanganan para ibu hamil

11 Desa di Abdya belum Miliki Bides
SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN
Puluhan bidan desa (bides) dari 27 kecamatan di Aceh Utara 

BLANGPIDIE - Sebelas desa di Abdya belum memiliki bidan desa (Bides), sehingga untuk pemeriksaan dan penanganan para ibu hamil dan melahirkan di desa-desa itu harus menumpang ke desa tetangga.

Informasi yang dihimpun Serambi kemarin, rincian sebelas desa yang belum ada bides itu, yakni masing-masing satu desa di Cot Bak U (wilayah Puskesmas Lembah Sabil), Desa Padang Bak Jok (wilayah Puskesma Bineh Krueng), dan Desa Ladang (wilayah Puskesmas Sangkalan).

Sedangkan delapan desa lainnya masing-masing empat desa dalam wilayah Puskesmas Tangan-Tangan, yakni Desa Mesjid, Padang Kawa, Ie Lhob dan Pante Geulumpang. Empat desa lainnya dalam wilayah Puskesmas Manggeng, yaitu Desa Padang, Pante Raja, Ujung Padang dan Pante Cermin.

Informasi yang dihimpun Serambi kemarin, jumlah bidan yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak seimbang dengan jumlah desa di Abdya. Saat ini total bides 137 orang ditambah dua bidan pegawai tidak tetap (PTT). Sedangkan jumlah desa di Abdya mencapai 152 desa.

Dikonfirmasi Serambi secara terpisah kemarin, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Abdya, Safliati SST Mkes, membenarkan bahwa sebelas desa di kabupaten itu belum memiliki bides. Oleh karena itu, Safliati meminta agar desa-desa tersebut ditanggulangi oleh bides gampong tetangga terdekat.

“Semoga saja ke depan tidak ada lagi desa yang kosong bidan. Solusinya, kemungkinan nanti akan ada tenaga kontrak bidan lagi untuk mengisi kekosongan di sejumlah desa itu, sehingga pelayanan lebih maksimal dan terjangkau,” ujarnya.

Safliati mengakui penempatan bides ini sangat penting untuk menangani proses persalinan dan pemeriksaan ibu hamil, guna menekan angka kematian ibu dan bayi di setiap desa. Menurutnya pada 2017, kematian ibu lima orang dan bayi 33 orang. Kemudian pada 2018, kematian ibu tujuh orang dan bayi 32 orang. “Kematian ibu dan bayi hampir rata-rata disebabkan kurangnya melakukan pemeriksaan secara teratur, lahir sebelum waktunya, serta kekurangan gizi, dan anak menderita ispa,” terangnya.

Kadiskes Abdya, Safliati, juga mengatakan pihaknya sudah membuat Surat Keputusan (SK) untuk para bides agar menetap di desa yang telah ditunjuk. “Terkecuali kalau piket di Puskesmas, itupun harus berkoordinasi dengan pihak desa,” katanya

Intinya, tambahnya, selama desa tersebut dilengkapi dengan fasilitas seperti Puskesdes, maka bidannya harus berdomisili atau menetap di sana. Tujuannya agar pelayanan kesehatan dalam desa itu maksimal, terutama untuk mengontrol para ibu yang sedang hamil.

Dia tambahkan, jika ada bides yang membandel dengan tidak mau tinggal di puskesdes, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimanapun.

“Kita tidak ingin masyarakat kesusahan untuk mendapatka perawatan medis. Dengan adanya bides dalam desa untuk masyarakat, tidak hanya masalah ibu hamil saja, juga untuk perawatan ringan lainnya, termasuk kegiatan Posyandu,” paparnya.

Menurutnya, puskesdes merupakan perpanjangan tangan dari Puskesmas dalam hal memberikan pertolongan pertama. Jika Puskesdes kosong, maka proses pelayanan kesehatan dalam desa itu akan lumpuh. “Kita berharap bidan bisa lebih meningkatkan prestasinya selama bertugas, tidak hanya sewaktu menjadi tenaga kontrak saja, ketika sudah menjadi PNS, kinerjanya harus ditingkatkan lebih baik lagi,” pintanya. (c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved