Hari Ini, Panwaslih Aceh Tentukan Nasib 5 Caleg DPRK Aceh Timur yang Melanggar Administrasi Pemilu

Panwaslih Aceh Timur yang merupakan pihak pelapor tampak hadir lengkap. Sedangkan pihak terlapor, hanya dihadiri oleh terlapor 4 dan 5.

Hari Ini, Panwaslih Aceh Tentukan Nasib 5 Caleg DPRK Aceh Timur yang Melanggar Administrasi Pemilu
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Sidang putusan Panwaslih Aceh terhadap lima Caleg DPRK Aceh Timur ysng diduga melanggar administrasi di Kantor Panwaslih Aceh di Banda Aceh, Selasa (15/1/2019). 

Laporan Subur Dani I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh kembali menggelar sidang pelanggaran administrasi bagi lima caleg DPRK Aceh Timur di Banda Aceh, Selasa hari ii (15/1/2019).

Dalam sidang hari ini, Panwaslih Aceh akan membacakan putusan terhadap lima caleg DPRK Aceh Timur tersebut.

Amatan Serambinews.com, sidang dimulai pada pukul 09.20 WIB. Sidang dipimpin Komisioner Panwaslih, Marini dan dihadiri oleh komisioner lainnya.

Baca: Deretan Elite Politik Tanggapi Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto, Dari Rachmawati hingga AHY

Baca: Banyak Seragam tak Layak Pakai, GS3 Pidie Bagikan 70 Pasang Seragam Sekolah untuk Murid di Pidie

Baca: Dengar Candaan Ulama Asal Makkah, Ustaz Abdul Somad Dibikin Tertawa, Ini Yang Mereka Bahas

"Sebelum kita mulai, kita ingin menanyakan, apakah para terlapor dan pelapor hadir? Mohon memperkenalkan diri," ujar Ketua Majelis Pemeriksa, Marini.

Panwaslih Aceh Timur yang merupakan pihak pelapor tampak hadir lengkap. Sedangkan pihak terlapor, hanya dihadiri oleh terlapor 4 dan 5, yakni Anwar Abdullah dan Nurdin. Tiga terlapor lainnya diwakili oleh kuasa hukum.

Seperti diketahui, lima calon anggota DPRK Aceh Timur, Ir H Kasad dan M Saleh SPd dari partai Golkar, H Anwar Abdullah (PBB), Drs Alwi Iba (PPP) dan Nurdin dari Partai Aceh diduga melanggar administratif pemilu.

Dalam sidang ajudikasi pendahuluan yang digelar Panwaslih Aceh di Banda Aceh, Jumat (4/1/2018) disebutkan, kelima calon itu melanggar aturan karena ditengarai masih menjabat sebagai anggota Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Aceh Timur dan menerima honorarium hingga September 2018 yang bersumber dari APBK setempat.

Informasi awal tentang adanya pelanggaran administrasi itu diketahui pada 20 November 2018.

Lalu, Ketua Panwaslih Aceh Timur, Maimun dan empat anggota lainnya, Muhammad Jafar, Saifullah, Iskandar Agani SE, dan Musliadi S Pd melakukan investigasi dan klarifikasi.

Dan, ditetapkan menjadi temuan pada tanggal 27 Desember 2018. Panwaslih Aceh Timur juga melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat temuan mereka dan melaporkan temuan mereka ke Panwaslih Aceh.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved