Aceh Masih Termiskin di Sumatera

Jumlah penduduk miskin di Aceh saat ini mencapai 15,68 persen. Meski menurun dibanding periode sebelumnya

Aceh Masih Termiskin di Sumatera
Zainal Arifin Lubis, Kepala Perwakilan BI Aceh

BANDA ACEH - Jumlah penduduk miskin di Aceh saat ini mencapai 15,68 persen. Meski menurun dibanding periode sebelumnya, yaitu sebesar 15,97 persen, namun angka tersebut masih yang tertinggi di Pulau Sumatera. Salah satu upaya untuk menurunkan persentase kemiskinan di Aceh adalah pemerintah harus memperkuat atau memberdayakan sektor pertanian dan perikanan yang didukung dengan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian antara lain disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Zainal Arifin Lubis, kepada Serambi, Rabu (16/1).

Selain itu, menurutnya, pada Agustus 2018 persentase pengangguran di Aceh sebesar 6,36 persen dan menempatkan Aceh pada posisi tertinggi kedua di Sumatera. Angka ini juga menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 6,57 persen. “Tantangan ekonomi Aceh dari domestik yaitu peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini jelas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ungkapnya.

Ia menyarankan, secara struktural agar dilakukan pemberdayaan terhadap sektor pertanian dan perikanan. Sebab, kedua sektor itu dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. “Itu saja fokusnya, karena Aceh punya pertanian dan perikanan,” katanya.

Zainal Arifin menjelaskan, tantangan ekonomi Aceh yang lain adalah 2019 merupakan tahun politik. Bila tak dikelola dengan baik, maka tahun politik dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi investor. Kemudian, elite dan masyarakat terfokus ke isu politik, sehingga mengesampingkan masalah ekonomi. Selanjutnya, menurut Zainal, praktik korupsi dapat meningkat karena tingginya biaya politik.

Ia juga menyatakan, ekonomi Aceh masih sangat tergantung pada APBA. Buktinya, dari rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Aceh (2013-2017) sebesar 2,18 persen, 0,55 persen di antaranya merupakan kontribusi dari belanja pemerintah. Sementara APBA masih bergantung pada dana otsus. Tahun 2018 dana otsus menyumbang 83 persen dari total APBA. Namun, dana otsus akan berkurang mulai 2023 dan berakhir pada 2027.

Tantangan lain bagi ekonomi Aceh, kata Zainal Arifin, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan, hal itu sebagai akibat dari ditundanya beberapa proyek strategis nasional (PSN) di Aceh dan berkurangnya investasi swasta akibat penguatan dolar Amerika. “Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga barang dapat mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan,” sebutnya.

Ditmbahkan, Aceh memiliki banyak peluang yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, kemampuan pembiayaan dari APBA yang tinggi. “APBA sebesar Rp 15,1 triliun merupakan yang terbesar di Sumatera. Karena itu, perlu dioptimalkan penggunaannya dengan cara disalurkan ke sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian,” jelas alumnus Fakultas Ekonomi Unsyiah, Banda Aceh ini.

Peluang lain bagi ekonomi Aceh, tambah Zainal Arifin, adalah Aceh memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan perikanan, karena wilayahnya dikelilingi perairan yang kaya ikan. “Contohnya, Banda Aceh merupakan satu dari tiga tempat di dunia yang cocok dijadikan tempat budidaya tuna,” demikian Zainal Arifin Lubis seraya menambahkan pariwisata juga merupakan peluang ekonomi Aceh.

Dana desa melimpah
Sementara itu, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi terkejut dan mempertanyakan fenomena yang terjadi di Aceh saat ini. Dana desa tahun 2018 terserap 99,9 persen (Rp 4,455) triliun dari total pagu Rp 4,459 triliun. Anehnya, jumlah penduduk miskin di desa menurut data dari BPS pada periode Maret-September 2018 malah naik 0,03 persen dari 18,49 menjadi 18,52 persen. Kondisi itu sangat bertolak belakang dengan tujuan penyaluran dana desa yaitu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menimgkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini berarti ada yang salah dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

Hal ini disampaikan Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian dan Pakar Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi, secara terpisah kepada Serambi, Rabu (17/1), ketika dimintai tanggapan soal meningkatkan jumlah penduduk miskin di desa pada periode Maret-September 2018, seperti dipublis BPS Aceh, Selasa (15/1).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved