Dinas tidak Hadir, Pembahasan Pansus Mifa Gagal  

DPRK Aceh Barat menyatakan kekesalannya terhadap tiga dinas di Provinsi Aceh, yakni Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Dinas tidak Hadir, Pembahasan Pansus Mifa Gagal   
SERAMBI/SA'DUL BAHRI
PENGGUNA jalan melintas di lokasi pemasangan spanduk bertuliskan korban debu batu bara PT Mifa Bersaudara di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Senin (14/1). Spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk protes warga terkait dugaan pencemaran debu batu bara di daerah tersebut yang berada di jalan nasional lintas Meulaboh-Tapaktuan. 

MEULABOH - DPRK Aceh Barat menyatakan kekesalannya terhadap tiga dinas di Provinsi Aceh, yakni Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermob) karena tidak hadir pada pertemuan DPRK terkait Pansus ke PT Mifa Bersaudara, Rabu (16/1) kemarin.

Selain ketiga dinas, PT Mifa Bersaudara juga absen, namun pihak perusahaan batu bara itu melayangkan surat ke DPRK untuk meminta pertemuannya dijadwal ulang. Namun begitu, sejumlah warga dari Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat tetap hadir.

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada wartawan, kemarin, mengaku kecewa terhadap gagalnya pertemuan antara pihak Pemerintah Aceh dengan DPRK Aceh Barat, serta PT Mifa. Padahal, jelasnya, pertemuan itu membahas soal temuan di lokasi PT Mifa yang perlu disikapi serius sehingga tidak berlarut-larut.

Menurut dia, DPRK sudah menurunkan Pansus ke PT Mifa dan menemukan sejumlah hal seperti soal adanya bekas galian batu bara yang belum direklamasi, debu batu bara di Peunaga Cut Ujong, serta persoalan tenaga kerja lokal yang masih minim diterima. “Sebab itu, DPRK memanggil pihak terkait untuk melahirkan solusi. Ini persoalan lama,” katanya.

Ia mengaku kesal terhadap gagalnya pertemuan dan akan menjadwal ulang rapat itu. Bila ke depan juga tidak hadir, tukas Ramli SE, pihak dewan menyatakan akan menempuh jalur yang ada dan dipunyai DPRK sebagai lembawa pengawas. “Bila juga ke depan tidak hadir maka kami akan minta bantu polisi membawa mereka ke DPRK. DPRK mempunyai aturan bila tidak hadir bisa minta bantu ke polisi membawa paksa,” tukas Ramli SE.

Sedangkan, Baharuddin, warga dari Peunaga Cut Ujong menyatakan kecewa terhadap gagalnya pertemuan itu. Padahal, ucapnya, warga berharap adanya penyelesaian soal debu batu bara yang sudah sangat lama dialami warga. “Kami merupakan korban debu karena rumah kami berada sekitar lingkungan penumpukan batu bara,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Mifa Bersaudara, Adi Risfandi dalam surat dilayangkan ke Ketua DPRK menjelaskan, bahwa pihak perusahaan menyampaikan permintaan maaf karena belum dapat memenuhi undangan karena dalam waktu bersamaan telah memiliki agenda kunjungan rutin tim ESDM Aceh. “Perseroan meminta dijadwal ulang dari pimpinan DPRK dengan harapan surat diterima minimal 3 hari sebelum waktu pertemuan,” demikian isi surat tertanggal 15 Januari 2019.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved