Mengancam Warga, Komisi D DPRK Pijay Desak Pemerintah Normalisasi Sungai di Enam Titik

Komisi D mendesak agar dalam tahun 2019 dapat dilakukan upaya normalisasi tebing sungai yang telah mengancam aset pemukiman warga.

Mengancam Warga, Komisi D DPRK Pijay Desak Pemerintah Normalisasi Sungai di Enam Titik
SERAMBINEWS.COM/FOTO DARI TWITTER SUTOPO PURWO NUGROHO
Penampakan debit air Sungai Cisadane Siaga 2 di Kabupaten Bogor. Beberapa rumah di bantaran sungai hanyut dan terendam banjir. Tidak ada korban jiwa. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sekitar sungai saat banjir. 

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya (Pijay) memdesak pihak Balai Pengairan Aceh agar melakukan normalisasi enam titik sungai yang kini berdampak mengancam pemukiman warga.

"Ada enem titik Daerah Aliran Sungai (DAS) tebing sungai di beberapa kecamatan di Pijay dengan kondisi sangat parah," sebut Ketua Komisi D DPRK Pijay, Syarbaini SE kepada Serambinews.com, Rabu (23/1/2019) yang turut diamini angota Komisi D lainnya, Bustami HS, Herman, dan M Nur.

Baca: Cinta Penelope Mantap Berhijrah Usai Dengar Ceramah Ustadz Abdul Somad, Artis ini Bawa Kabar Bahagia

Baca: Salurkan Premium ke Mobil yang Tangkinya Dimodifikasi, Pertamina Beri Sanksi ke SPBU di Lhokseumawe

Baca: Fakta-fakta Batalnya Pembebasan Abu Bakar Baasyir, Penyebabnya hingga Penjelasan Staf Kepresidenan

Keenam titik kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pidie Jaya itu mencakupi DAS Krueng Meureudu, DAS Krueng Putu, DAS Krueng Jeulanga/Krueng Ulim, DAS Krueng Kiran, DAS Krueng Panteraja, dan DAS Krueng Beuracan Meureudu memang butuh penanganan secepatmya.

Karenanya Komisi D mendesak agar dalam tahun 2019 dapat dilakukan upaya normalisasi tebing sungai yang telah mengancam aset pemukiman warga.

"Terutama di sepamjang Krueng Kiran, Kuala Ulim Kecamatan Ulim, Krueng Meureudu, Krueng Putu Kecamatan Bandar Baru,"jelasnya.

Pelaksana Teknik Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Deddy Hermawan ST secara terpisah kepada Serambinews.com, Rabu (23/1/2019) mengatakan hasil tinjauan ke lapangan bersama Komisi D DPRK Pidie Jaya pada enem titik DAS itu perlu dilakukan survei secara detail karena membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga harus menggunakan APBN.

"Ini butuh waktu secara bertahap baik melaui suvei l, dan DID-nya sehimgga baru dapat diusulkan ke Jakarta," jelasnya.(*)

Penulis: Idris Ismail
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved