Breaking News:

Operator Sekolah Tuntut Jadi Tenaga Kontrak

Sekitar 30 tenaga operator SD dan SMP di Aceh Barat, mendatangi Gedung DPRK setempat

Editor: bakri
Serambinews.com
Operator sekolah dan teknisi (proktor) dari seluruh SMP dan MTs di Bireuenmengikuti bimbingan teknis 

* Mengadu ke DPRK

MEULABOH - Sekitar 30 tenaga operator SD dan SMP di Aceh Barat, mendatangi Gedung DPRK setempat, Selasa (22/1). Massa ini menuntut anggota DPRK setempat memperjuangkan nasib mereka yang selama ini hanya digaji Rp 200 ribu-Rp 500 ribu per orang/bulan agar diangkat menjadi tenaga kontrak Pemkab setempat, sehingga dapat diberikan gaji tetap sebagaimana honorer atau THL (tenaga harian lepas) lain di Aceh Barat.

Kedatangan perwakilan operator sekolah ini diterima Ketua Komisi D DPRK, Banta Lidan SpdI, yang kemudian digelar pertemuan di gedung dewan tersebut. Turut hadir sejumlah anggota dewan. Sedangkan dari eksekutif hadir Asisten II Pemkab, Marhaban, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik), Ibnu Abbas dan Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Erwin, serta pejabat dari Disdik setempat.

Perwakilan tenaga operator, Rendika Saputra, pada kesempatan itu mengungkapkan selama ini mereka hanya digaji memakai Biaya Operasional Sekolah (BOS) Rp 200 ribu-Rp 500 ribu per orang/bulan, namun terkadang juga dibayar tiga bulan sekali.

“Gaji selama ini jauh sekali dari upah minimum provinsi (UMP). Harapan dari tenaga operator bisa dikontrakkan oleh Pemkab, seperti tenaga kontrak lain di berbagai dinas di Aceh Barat,” katanya.

Rendika menyebutkan setiap sekolah terdapat satu operator bidang teknologi yang bertugas di 200 SD dan SMP di Aceh atau setiap sekolah satu orang. Semua mereka bertugas menyangkut berbagai data online di sekolah, bahkan sebagian sudah lama mengabdi di berbagai sekolah tersebut. Mereka hanya meminta dikontrakkan sehingga gaji mereka juga menjadi seraga dengan tenaga kontrak lainnya. “Apabila Pemkab tidak menanggapi serius, tentu operator sekolah sangat kecewa,” kata Rendika yang juga Koordinator Forum Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (Foppsi) Aceh Barat.

Menaggapi tuntutan ini, Ketua Komisi D DPRK Aceh Barat, Banta Lidan, mengatakan DPRK tentu menampung aspirasi sebagaimana juga aspirasi lain dari semua kalangan di Aceh Barat. “Kita berharap Pemkab membicarakan soal harapan operator sekolah, apalagi tenaga mereka sangat dibutuhkan pada sekolah karena canggihnya teknologi saat ini,” ujar Ketua Komisi yang membidangi pendidikan ini.

Pada kesempatan yang sama, Asisten II Pemkab Aceh Barat, Marhaban, menyatakan harapan para tenaga operator sekolah itu akan dibahas oleh tim anggaran Pemkab Aceh Barat. “Tentu akan dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan, termasuk apakah tersedia anggaran ke depan agar bisa diusulkan dalam APBK untuk digaji, sehingga baru bisa dikontrakkan,” kata Marhaban.

Sedangkan Sekdisdik Aceh Barat, Ibnu Abbas, mengakui tenaga operator sekolah selama ini kerja yang SK-nya diterbitkan oleh masing-masing kepala sekolah. Namun, selain tenaga bakti itu, juga ada operator di sejumlah sekolah yang tenaga sudah berstatus PNS. (riz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved