Pengemplang Pajak Divonis 2 Tahun

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda uan

Pengemplang Pajak Divonis 2 Tahun
AHMAD DJAMHARI, Kepala Kanwil DJP Aceh

* Pelaku Mantan Bendahara RSIA

BANDA ACEH - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda uang Rp 882 juta atau subsider kurungan 2 bulan kepada pelaku pengemplang pajak, Senin (21/1). Terdakwa atas nama Surya Dharma, merupakan mantan bendahara Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Banda Aceh.

Dalam persidangan itu, Majelis Hakim yang dipimpin Juandra, serta hakim anggota Nurmiati dan Sayed Khadimsyah menyatakan, Surya Dharma terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan pajak ditempatnya bertugas. Terdakwa diketahui tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/ dipungut.

“Terdakwa Surya Dharma bin M Rasyid telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,” ujar Ketua Majelis Hakim, Juandra.

Atas tindakan itu, terdakwa telah melanggar Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Serta terdakwa juga sudah menimbulkan kerugian negara.

Terdakwa Surya Dharma menjabat sebagai bendahara RSIA Banda Aceh pada 2014. Ia memungut pajak (PPn) atas kontrak pengadaan peralatan dan pekerjaan di RSIA, namun ia tidak menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

Tak hanya itu, Surya Dharma juga dinyatakan tidak menyetor pajak penghasilan karyawan dan penghasilan pengerjaan di rumah sakit tersebut, dengan melanggar pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 22. Total kerugian negara yang ditimbulkan yaitu Rp 441 juta (Rp 441.274.200).

Terbongkarnya kasus penggelapan pajak tersebut berawal dari pemeriksaan Inspektorat Aceh. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga setelah terdakwa ditahan pada Oktober 2018 dan menjalani persidangan hingga beberapa kali. Akhirnya majelis hakim menjatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda uang Rp 882 juta atau subsider kurungan 2 bulan.

Kepala Kanwil DJP Aceh, Ahmad Djamhari, dalam koferensi pers pada Oktober lalu mengingatkan agar perkara ini menjadi pelajaran bagi bendahara di kantor pemerintahan lainnya. Pasalnya, kecurangan bendahara seperti itu menghambat pembangunan yang akhirnya merugikan masyarakat.

“Direktorat Jenderal Pajak akan menindak tegas setiap pelanggaran di bidang perpajakan. Bendahara atau wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perpajakan dapat menghubungi Account Representative di KPP terdaftar,” pesan Ahmad Djamhari.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved