Forkonas Aceh Protes Mendagri

Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PPDOB) Se-Indonesia

Forkonas Aceh Protes Mendagri
IST
ADUWINA PAKEH, Pengurus Forkonas PPDOB Aceh

* Karena Tolak Pemekaran Kabupaten/Kota Baru

MEULABOH - Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PPDOB) Se-Indonesia asal Aceh melakukan protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang menolak usulan pembentukan 314 daerah otonomi baru di Indonesia. Sebab, ekses kebijakan Mendagri ini menyebabkan wacana pemekaran Kota Meulaboh dan lima kabupaten di Aceh yang telah diajukan ke pusat dipastikan gagal. “Kami mengecam keras kebijakan Mendagri itu,” tukas pengurus Forkonas PPDOB asal Aceh, Aduwina Pakeh MSc kepada Serambi, kemarin.

Menurut Aduwina, masyarakat Kota Meulaboh sudah beberapa tahun terakhir ingin membentuk sebuah Pemerintah Kota (Pemko) yang merupakan usulan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Secara keseluruhan, jelasnya, di Aceh terdapat enam kabupaten/kota yang sudah diusulkan pemekaran ke pemerintah pusat dengan target dapat terealisasi pada tahun 2019.

Kenyataannya, kebijakan Mendagri untuk melakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru mementahkan mimpi keenam kabupaten/kota tersebut. “Pak Mendagri telah mengkhianati Nawacita Presiden Jokowi dan bertentangan dengan undang-undang,” tuding Aduwina yang mengaku ikut dalam pertemuan lanjutan di Gedung MPR RI di Jakarta pada 24 Januari 2019.

Ia meminta, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Presiden RI memperhatikan usulan pemekaran calon daerah otonomi baru. Bahkan, Forkonas menyesalkan jika penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) untuk DOB itu ditunda.

“Padahal, Presiden sudah siap menandatangani dua PP turunan UU Nomor 23/2014. Tapi akibat orang di sekelilingnya sehingga penandatanganan PP itu ditunda. Jadi, Mendagri telah mengkhianati masyarakat,” tukas dosen sebuah perguruan tinggi di Aceh Barat ini.

Aduwina memaparkan, pembentukan calon daerah otonomi baru (CDOB) tersebut mewakili harapan 143 juta rakyat seluruh Indonesia. Karenanya, dia mengancam, bila hingga 21 Februari 2019 tidak juga ditandatangani PP untuk DOB oleh Presiden, maka Forkonas akan melancarkan aksi secara besar-besaran di Jakarta.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Serambi dari Forkonas PPDOB asal Aceh menyebutkan, ada enam CDOB asal Aceh yang sudah diusul ke pusat. Masing-masing adalah, Kota Meulaboh (pemekaran dari Aceh Barat), Kabupaten Kepulauan Selaut Besar (pemekaran Simeulue), Kabupaten Aceh Selatan Jaya (pemekaran Aceh Selatan), dan Kabupaten Aceh Raya (pemekaran Aceh Besar). Berikutnya, dua pemekaran dari Aceh Utara yakni Kabupaten Aceh Malaka dan Kabupaten Aceh Pase.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved