Aksi Tolak WN

Gelar Aksi di Simpang Lima, Puluhan Mahasiswa Tolak Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe

Massa menyerukan agar seluruh rakyat Aceh menolak Malik Mahmud Al Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023.

Gelar Aksi di Simpang Lima, Puluhan Mahasiswa Tolak Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe
Serambinews.com
Massa menyampaikan orasi menolak Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Senin (28/1/2019). 

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Puluhan orang dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (Gempa) dan lintasorganisasi, menggelar aksi di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Senin (28/1/2019).

Massa menyerukan agar seluruh rakyat Aceh menolak Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023.

Seorang aktivis perempuan Aceh, Rahmatun Phonna dalam orasinya mengatakan, pemilihan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe cacat secara hukum, karena tidak melibatkan ulama dari 23 kabupaten/kota.

"Yang terjadi jelas melanggar aturan dan UUPA itu sendiri. Kami minta Malik Mahmud turun. Aturan jangan hanya berlaku bagi rakyat jelata saja," teriaknya.

Menurut Rahmatun Phonna, selama ini Lembaga Wali Nanggroe diperlakukan seperti yayasan milik keluarga. Bahkan pemilihan wali nanggroe pun tidak transparans. "Kami lakukan aksi ini untuk menyelamatkan lembaga wali nanggroe itu sendiri," katanya.

Baca: Wali Nanggroe Induk Lembaga Adat di Aceh

Baca: Malik Mahmud Dikukuhkan Kembali Jadi Wali Nanggroe

Dalam aksi damai tersebut, massa menuntut empat hal kepada Pemerintah Aceh. Pertama, mendesak DPRA mengadakan sidang paripurna untuk mencabut mandat Malik Mahmud sebagai wali nanggroe. 

Selanjutnya, massa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran yang dialokasikan kepada Lembaga Wali Nanggroe (LWN) di bawah kepemimpinan Malik Mahmud.

Ketiga, mahasiswa meminta agar martabat Lembaga Wali Nanggroe diperkuat, mengingat LWN merupakan lembaga pemersatu masyarakat Aceh yang berwibawa tinggi. 

Terakhir, pendemo mendesak Waliyul Hadi untuk membentuk komisi pemilihan secara transparan.

Baca: Pemecatan PNS Koruptor Lamban, Dari 2.375 PNS yang Divonis Korupsi Baru 891 yang Diberhentikan

Baca: Ini 5 Kementerian yang Belum Pecat PNS Koruptor, Terbanyak Kementerian PUPR

Baca: Mantan Petinggi GAM Curhat ke SBY

Usai orasi bergantian di bundaran Simpang Lima, massa kemudian bergerak beriringan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melanjutkan aksi mereka. 

Puluhan mahasiswa juga berjanji untuk melanjutkan aksi tersebut hingga tuntutannya ditindaklanjuti. Mereka tidak akan berhenti sampai Malik Mahmud diturunkan dari ‘singgasana’ wali nanggroe.

Untuk diketahui, Malik Mahmud Al Haythar kembali dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe periode 2018-2023 di Gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (14/12/2O18) malam, tanpa proses pemilihan yang demokratis.(*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved