Husni Bahri TOB Gugat Keputusan Presiden ke PTUN Jakarta, Terkait Kasus Ini

Memang, lanjut pengacara ini, Muslim pernah dihukum penjara pada 2012 selama satu tahun dan denda 50 juta.

Kolase Serambinews.com
Husni Bahri TOB 

Laporan Fikar W.Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Husni Bahri TOB, SH,MH, M.Hum dari Kantor Hukum Husni Bahri TOB & Associates Banda Aceh, mendaftarkan gugatan terhadap Keppres (Keputusan Presiden) ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta.

Husni Bahri yang pernah menjabat Sekda Aceh adalah kuasa hukum dari Ir Muslim, pegawai Disnaker dan Mobduk Aceh, yang telah diberhentikan dari pegawai melalui Keppres.

Gugatan didaftarkan Senin, dengan register No. 8/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2019.

Baca: Dinilai Tak Layak Disebarkan ke Masjid, Wapres Jusuf Kalla Minta Tabloid Indonesia Barokah Dibakar

Husni Bahri TOB menjelaskan, objek gugatan adalah Keppres RI No: 00467/KEPKA/AZ/05/18/BTL TANGGAL 19 Oktober 2018 tentang Pembatalan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

Sebelumnya pada bulan April, Muslim sudah diberikan pensiun melalui Keppres RI Nomor : 00467/KEPKA/AZ/05/18 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

"Muslim sudah pernah menerima SK pensiun dari Presiden pada April 2018. Tapi pada Oktober 2018 SK yang dikeluarkan Presiden tersebut dibatalkan kembali oleh Presiden dengan alasan yang tidak jelas," ujar Husni Bahri.

Baca: Viral, Pembantu Duduk di Trotoar Menunggu Majikannya yang Sedang Makan, Diperlakukan Seperti Hewan

Memang, lanjut pengacara ini, Muslim pernah dihukum penjara pada 2012 selama satu tahun dan denda 50 juta.

Husni Bahri menambahkan, apabila akibat pernah dihukum, lalu Muslim dipecat dari pegawai negeri, seharusnya menggunakan UU No 8 Tahun 1974 Jo UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

"Tapi pemecatan itu menggunakan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mulai berlaku 15 Januari 2014. Undang-undang tak boleh berlaku surut. Jadi UU No. 5 Tahun 2014 tidak boleh digunakan untuk menghukum perbuatan pidana yang sudah selesai dijalankan pada 2012. Seharusnya yang digunakan adalah UU Pokok Kpegawaian yang lama," ujar Husni Bahri TOB.

Baca: Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Stadion GBLA, Bandung Diwarnai Salam Dua Jari, Ini Video Ceramah

Disebutkan, demi memenuhi asas keadilan, maka majelis PTUN dimohonkan untuk agar SK Presiden tentang pembatalan itu dicabut, dinyatakan batal dan tidak sah.

"Selanjutnya SK Presiden tentang pensiun yang dikeluarkan pada April 2018 tentang pemberian pensiun kepada Muslim supaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, " demikian Husni Bahri TOB.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved