‘Hormati Wali Nanggroe’

Mantan Juru Bicara (Jubir) GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima, menyerukan berbagai pihak agar menghormati

‘Hormati Wali Nanggroe’
SERAMBI/HARI MAHARDHIKA
Massa dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (Gempa) dan lintas organisasi menggelar aksi menolak Malik Mahmud Al Haythar sebagai Wali Nanggroe di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (28/1). 

BANDA ACEH - Mantan Juru Bicara (Jubir) GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima, menyerukan berbagai pihak agar menghormati Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai tokoh perdamaian Aceh. Ia dianggap pantas menjadi Wali Nanggroe karena mewakili atau merupakan representasi sebagian besar rakyat Aceh melalui keterwakilan di DPRA.

“Beliau adalah orang tua kita yang harus kita hormati bersama. Tidak adil rasanya kalau orang tua kita perlakukan dengan cara yang kurang beradab,” tulis Fauzan Azima dalam siaran persnya kepada Serambi, Selasa (29/1).

Hal itu disampaikan Fauzan Azima menanggapi aksi yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (Gempa), Senin (28/1), yang mendesak DPRA mencabut mandat Wali Nanggroe dari Malik Mahmud.

Fauzan melanjutkan, sebagai pengetahuan untuk melawan lupa, Malik Mahmud adalah tokoh perdamaian Aceh. Kebebasan dan kenikmatan yang dirasakan saat ini adalah atas usahanya meyakinkan semua komponen masyarakat Aceh untuk menerima tawaran damai, sehingga lahirlah Memorandum of Understanding (MoU) 15 Agustus 2005 yang ditandatangani di Helsinki.

Dari perjanjian Helsinki tersebut lahirlah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Tahun 2006. Dalam UUPA, selain menetapkan pasal-pasal tentang Lembaga Wali Nanggroe, juga memuat pasal-pasal bagi hasil migas dan lain-lain yang tidak ada di provinsi lain.

“Semua itu kita dapat dari perdamaian. Intinya bicara perdamaian Aceh berarti bicara tentang YM (Yang Mulia) Malik Mahmud. Kalaupun kita tidak berterima kasih atas jasa-jasa beliau untuk Aceh, setidaknya kita hormati beliau dengan berlaku santun,” demikian Fauzan Azima.

Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (Gempa) dan lintas organisasi, mendesak DPRA segera menggelar sidang paripurna, dengan tujuan mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023. Permintaan itu disampaikan mahasiswa dalam dua aksi damai di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh dan Gedung DPRA di Jalan Daud Beureueh, Senin (28/1).

Koordinator Aksi, Husnul Jamil, menilai, Malik Mahmud tidak cakap dalam memimpin LWN. Sebab, setelah satu periode berlalu, tak ada kemajuan atau kontribusi nyata yang diberikan LWN kepada masyarakat Aceh. “Kami ingin sosok Wali Nanggroe yang mempersatukan bangsa Aceh, paham ilmu agama, fiqh, dan tafsir kontemporer,” jelasnya.

Selain meminta DPRA untuk mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh, massa juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran yang dialokasikan selama ini kepada LWN di bawah kepemimpinan Malik Mahmud. Tak hanya itu, mahasiswa meminta agar harkat martabat lembaga itu diperkuat serta mendesak Waliyul Hadi untuk membentuk komisi pemilihan secara transparan.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Kuta Pase/Lhokseumawe, Mukhtar Hanafiah, mengharapkan agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dibangun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjelekkan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dan mencemoohkan kepemimpinan Tgk Malik Mahmud Al-Haythar.

Menurut pria yang akrab disapa Ableh Kandang ini, kepeminpinan Malik Mahmud masih sangat dibutuhkan dalam kondisi Aceh saat ini. “Selain sebagai tokoh paling senior dari kalangan GAM, Tgk Malik Mahmud juga tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh. Beliau punya tanggung jawab berat, apalagi ada pihak-pihak tertentu yang sangat menginginkan fungsi dan peran beliau rusak, sehingga prestasi dan citranya buruk di mata rakyat Aceh,” kata Ableh dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (29/01).

Ableh mengaku sangat memahami keinginan para mahasiswa yang menginginkan peran Wali Nanggroe menjadi lebih baik. Maka dari itu lanjutnya, perlu ada dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan sistem LWN. “Sistem LWN yang kuat sebenarnya harapan Tgk Malik Mahmud Al-Haythar sendiri, namun tujuan mulia tersebut masih terkendala oleh berbagai hal, baik teknis maupun nonteknis, baik berasal dari internal maupun eksternal LWN,” ungkap Ableh.

Ableh juga berharap, mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change untuk menciptakan masa depan Aceh yang lebih baik, jernih dalam memandang situasi perpolitikan di Aceh, dan jangan mudah terpengaruh propaganda dari pihak yang ingin membunuh karakter kepemimpinan Aceh. “Adik-adik mahasiswa jangan mudah terpengaruh oleh propaganda pihak yang ingin melemahkan karakter kepemimpinan Aceh sehingga akan merugikan nilai Aceh, baik di forum nasional maupun internasional,” ucapnya.(nas/yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved