Minimal Bangun Tiga Unit Rumah

Mulai tahun ini, tiap desa di Bireuen minimal harus membangun tiga unit rumah duafa atau merehabnya

Minimal Bangun Tiga Unit Rumah
SAIFANNUR, Bupati Bireuen

* Bupati Siapkan Sanksi

BIREUEN – Mulai tahun ini, tiap desa di Bireuen minimal harus membangun tiga unit rumah duafa atau merehabnya. Sebaliknya, jika aparatur desa tak membangunnya, maka gampong tersebut siap-siap dijatuhi sanksi.

Penegasan itu disampaikan Bupati Bireuen, H Saifannur usai mengadakan pertemuan syukuran di Puskesmas Juli 2, Sabtu (2/2) petang. “Kalau masih ada warga menempati rumah tidak layak huni, maka desa setempat akan kita beri sanksi,” tegasnya.

Saifannur secara terbuka mengakui, hasil pendataan beberapa waktu lalu di Bireuen, masih ada sekitar 4.600 unit rumah tidak layak huni. Untuk itulah, perlu segera dibangun atau merehabnya. Sehingga warga miskin nantinya bisa memiliki rumah layak huni. Artinya, setiap tahun pembangunan rumah bagi warga miskin terus bertambah.

Ia mengungkapkan, bahwa bantuan dana desa tahun ini dalam proses penyaluran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB), dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen. Diharapkan, setiap desa segera melakukan musyawarah untuk memastikan berapa unit rumah warga miskin yang akan dibangun tahun ini.

“Kalau dalam satu desa terdapat 10 unit rumah perlu dibangun, maka aparatur gampong perlu musyawarah. Jika kesepakatan siap membangun empat rumah, tentukan saja mana yang lebih awal dibangun. Sementara sisanya akan kita bangun tahun depan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Saifannur kembali menegaskan, apabila suatu desa masih ada rumah layak huni dan tidak membangun karena mengutamakan pembangunan fisik, maka Pemkab Bireuen akan memberikan sanksi kepada desa tersebut. Sanksi itu dapat berupa teguran atau menunda kucuran dana desa pada tahap berikutnya.

Selain itu, ia mengharapkan supaya perangkat desa unuk lebih berhati-hati mempergunakan dana desa. Karena, tim inspektorat, dinas, dan aparat penegak hukum terus memantau penggunaan dana desa. “Bila salah dalam penggunaannya, tentu saja harus berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Sementara Kepala DPMGP-KB Bireuen, Bob Miswar SSTP MSi mengatakan, besaran anggaran setiap rumah yang akan dibangun berkisar antara Rp 50-60 juta/unit untuk membangun baru. Sedangkan untuk rehab dibagi dalam tiga katagori yaitu rehab ringan Rp 15 juta, rehab sedang Rp 25 juta, dan rehab berat Rp 35 juta/unit. “Besaran biaya sudah dihitung dan dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat tanpa dikontrakkan kepada rekanan,’ ujarnya

Pembangunan rumah layak huni, kata Bob Miswar, juga sudah ditetapkan dalam peraturan bupati Bireuen tahun 2018 lalu. Di mana harapannya jumlah warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni dapat berkurang, dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.(yus)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved