Breaking News:

Opini

Optik Hukum LWN

DISKURSUS politik soal Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dengan ragam sudut pandangnya sudah banyak tersampaikan

Editor: bakri
Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureue. Hingga kini kompleks meuligo wali yang dibangun sejak 2010 tersebut telah menghabiskan tak kurang dari 100 miliar rupiah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). SERAMBI/M ANSHAR 

Oleh Zainal Abidin

DISKURSUS politik soal Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dengan ragam sudut pandangnya sudah banyak tersampaikan di berbagai media, terakhir suguhan cabut mandat (Serambi, 29/1/2019). Sementara perspektif hukum lembaga yang ada di Nanggroe khusus ini masih miskin disurahkan ke publik sebagai legal policy hukum resmi yang sedang dan akan diberlakukan. MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah garis politik hukum yang primer bila ingin melihat hukum LWN. Butir 1.1.7 MoU Helsinki Juncto Pasal 96 UUPA sebagai norma dasar, Qanun LWN merupakan norma instrumental.

Berdasarkan MoU Helsinki LWN kesepakatan imperatif untuk dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Pasal 96 UUPA secara eksplisit menyatakan LWN merupakan lembaga independen, bukan lembaga politik dan bukan pula sebagai lembaga pemerintahan. Sebagai lembaga negara independen, maka institusi ini dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan atau lembaga politik.

Meminjam konsep Trias Politica Baron de Montesquie yang membagi atau mengorganisir kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan, maka LWN ini tidak masuk ke dalam tiga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), melainkan cenderung sebagai kekuasaan keempat. Konsep Trias Politica ini tidak lagi dapat mewadahi dinamika kekuasaan yang terus berkembang akibat tuntutan demokrasi.

Seiring dengan kemunculan trend di berbagai negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara independen. Lembaga-lembaga negara semacam ini kemudian disebut the fourth branch of government (cabang keuasaan keempat). Macam-macam sebutan lembaga independen ini seperti state auxiliary organ (AS), quasi outonomous non-governmental organization-Quangos (Prancis), dan agencies (Inggris).

Indonesia menyebutnya dengan lembaga, badan atau komisi negara independen. Fungsinya pun berganda (multiple) dapat memegang beberapa fungsi sekaligus; fungsi semi-legislatif (regulasi), fungsi eksekutif (operasional-administratif) maupun fungsi yudisial (memberikan punishment/hukuman). Semua lembaga ini diidealkan memiliki kedudukan yang independen dan otonom tidak dalam dominasi personal atau institusional cabang kekuasaan yang lain. Oleh karena lembaga independen ini tidak berada dikekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, maka keberadaannya diatur dan mengatur dirinya secara khusus.

Lembaga independen
Dalam tautannya dengan konsep lembaga independen di atas, dapat diurai bahwa LWN sebagai lembaga independen tidak berada dan tunduk pada kekuasaan eksekutif, sehingga gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mem-PLT-kan Wali Nanggroe maupun alat kelengkapan Wali Nanggroe. Gubernur hanya memiliki keterkaitan di wilayah administratif pada badan Keurukon Katibul Wali (Sekretariat Wali Nanggroe), karena mereka Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dan ditempatkan oleh pemerintah Aceh.

LWN secara instrumental diatur dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No.9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sebagai sebuah organisasi, LWN ini oleh Qanun diberi penopang puluhan alat kelengkapan subsistem dari satu sistem kelembagaan. Alat kelengkapan LWN ini merupakan motor penggerak bagi LWN yang dinakhodai oleh Wali Nanggroe. Sebagai sebuah sistem, berjalannya suatu organisasi ditentukan oleh semua komponen sistem, satu komponen tidak ada atau tidak berfungsi maka akan memengaruhi secara keseluruhan.

Alat kelengkapan LWN merupakan conditio sine quanon bagi pencapaian fungsi, tujuan, tugas dan wewenang LWN. Wali Nanggroe dipilih oleh alat kelengkapan Wali Nanggroe sebagaimana dinukilkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Qanun No.8 Tahun 2012 bahwa Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan yang dibentuk secara khusus. Komisi Pemilhan dimaksud terdiri dari; a) Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, b) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, c) Mufti atau yang mewakilinya, dan d) Perwakilan Alim Ulama yang masing-masing Kabupaten/Kota satu orang.

Sementara Pasal 76 ayat (1) dan (2) Qanun No.8 Tahun 2012 menentukan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet. Komisi Pemilihan Tuha Peuet terdiri; a) Majelis Fatwa, b) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, dan c. Perwakilan Alim Ulama masing-masing kabupaten/kota satu orang. Pasal 117 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2013 menjelaskan masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

Dalam tubuh LWN, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe memiliki peran strategis, karena berdasarkan Pasal 37 huruf i Qanun No.8 Tahun 2012, majelis ini memiliki kewenangan untuk merekrut anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional. Sehingga hampir semua proses pembentukan alat kelengkapan Wali Nanggroe, turut melibatkan Majelis Tuha Peut Wali Nangroe.

Norma-norma bertaut dengan pemilihan Wali Nanggroe yang terdapat dalam Qanun LWN tersebut di atas tidak memiliki nilai normatif sebab normanya hanya tertulis saja tetapi tidak dapat diberlakukan atau dilaksanakan. Normanya bahwa Wali Nanggroe dipilih oleh Komisi Pemilihan beranggotakan di antaranya Majelis Tuha Peuet. Majelis Tuha Peuet sendiri dipilih oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet memiliki komposisi Majelis Fatwa. Anggota Majelis Fatwa juga dipilih oleh Majelis Tuha Peuet.

Laksana pangkal (ex ante) tak berujung, sehingga menimbulkan pertanyaan, berawal dari manakah pembentukan Majelis Tuha Peut dimulai dan berakhir, karena untuk membentuk Majelis Tuha Peuet disyaratkan telah ada Majelis Tuha Peut (dialektis-imposible). Seharusnya pada pasal peralihan Qanun LWN diatur untuk kali yang pertama Majelis Tuha Peut tidak dipilih tetapi dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe. Inilah sebabnya Komisi Pemilihan yang diperintahkan oleh Qanun LWN tidak pernah bisa dibentuk, karena Majelis Tuha Peut tidak pernah akan lahir bila merujuk pada norma Qanun itu.

Norma antisipatif
Di sisi lain Qanun LWN memberi jalan keluar melalui norma antisipatif atau futuristik (dalam pelajaran penalaran hukum dikenal sebagai satu metode mengonstruksi hukum), sehingga tidak terjadi kekosongan Wali Nanggroe. Ruang ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 132 ayat (6) dan (7) Qanun No.9 Tahun 2013 bahwa Tgk Malek Mahmud Al-Haytar telah ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX dan dikukuhkan dalam Rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa. Qanun tidak menormakan masa jabatan Tgk Malek Mahmud Al-Haytar.

Qanun Wali Nanggroe menempatkan Pasal 132 sebagai pasal peralihan, dan pasal peralihan memiliki makna transisional dan berfungsi sebagai wadah yang memberi ruang pada aturan dan lembaga yang ada untuk tetap berlangsung sebelum diadakan yang baru. Dalam belitan itu, maka optik hukumnya Tgk Malek Mahmud Al-Haytar tetap berfungsi dan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Wali Nanggroe, sebelum dapat dan siap dibentuk Wali Nanggroe menurut Qanun No.8 Tahun 2012 dan Qanun No.9 Tahun 2013.

Keberadaan LWN sebagai lembaga independen di Provinsi Aceh masih berada dalam kondisi transisional memerlukan pembenahan, terutama rules of the game (qanun) dan perangkatnya. Dalam penglihatan hukum (legal aspect) sebenarnya tidak masalah keberadaan Wali Nanggroe hari ini, aturan peralihan menjadi legal problem solving dalam meretas soal Wali Nanggroe belum/atau tidak dapat dipilih menurut pasal-pasal pemilihan yang diatur dalam Qanun LWN.

Pengukuhan kembali Wali Nanggroe oleh DPRA (sikap diskresi) mensyiratkan (implisit) masa jabatan Wali Nanggroe tidak tak terbatas. Problem hukum soal pemilihan Wali Nanggroe, aturan peralihan telah menjawabnya (aspek prosedur), konsekuensi sebagai negara hukum, maka setiap orang tunduk kepada hukum. Demikian sama akan halnya artikulasi ruang demokrasi soal Wali Nanggroe juga harus tunduk pada prinsip nomokrasi (Pasal 1 ayat (3) dan (4) UUD Republik Indonesia Tahun 1945).

* Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universias Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat. email: zainalabd3@gmail.com

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved