Pemerintah Alokasikan Rp 52 Miliar

Pemerintah Aceh mengalokasikan dana untuk pembebasan tanah serta kelanjutan pembangunan proyek jembatan Pango

Pemerintah Alokasikan Rp 52 Miliar
Foto udara jembatan Pango, Banda Aceh. SERAMBI/M ANHSAR 

* Untuk Kelanjutan Jembatan Pango

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana untuk pembebasan tanah serta kelanjutan pembangunan proyek jembatan Pango. Penganggaran sebesar Rp 52,7 miliar dan telah disetujui Dewan itu diharapkan tidak lagi menjadi sisa perhitungan anggaran (Silpa) pada akhir tahun 2019 nanti.

Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, sudah dua tahun berturut-turut dana pembebasan tanah untuk kelanjutan pembangunan jembatan Pango menjadi Silpa. Pada tahun anggaran 2018 lalu, katanya, Dewan juga telah menyetujui alokasi anggaran proyek itu sebesar Rp 50 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

“Namun sampai akhir tahun 2018, dananya tidak terpakai. Alasannya karena anggaran pendukung untuk tahapan pembebasan tanah sebesar 3-5 persen dari total pagu anggaran, tidak disediakan. Akibatnya, pelaksanaan pembebasan tanah tidak dapat dilaksanakan,” kata Sulaiman Abda kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir Fajri, di Banda Aceh, Kamis (14/2).

Dia juga mengatakan, pada 2017 lalu DPRA juga telah menyetujui pengalokasian dana untuk proyek serupa senilai Rp 25 miliar dan ditempatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tapi hingga akhir 2017, dananya juga tak terpakai dan tanpa alasan yang jelas.

Karena itu, Sulaiman Abda berharap agar pada tahun anggaran 2019 ini pembangunan jembatan Pango bisa dilanjutkan. “Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 52,7 miliar. Jumlah itu sudah termasuk untuk dana pendukung proses kegiatan tahapan pembebasan tanah,” tandasnya.

Dikatakan, lintasan Jembatan Pango itu, masuk dalam lintasan dan ruas jalan nasional. Untuk kelanjutan fisik pembangunan jembatannya, menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Tapi, untuk pembebasan tanahnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh.

Jika Pemerintah Aceh belum membebaskan tanah, untuk pendirian tiang pancang jembatan Pango, maka Balai PJN Wil I Aceh, belum bisa mengusulkan anggaran kelanjutan dari proyek pembangunan jembatan tersebut. “Kita minta Dinas PUPR Aceh, pada tahun anggaran 2019 ini bisa secepatnya melakukan pembebasan tanah agar kelanjutan pembangunan Jembatan Pango bisa terlaksana,” pungkas Sulaiman Abda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir Fajri MT menjelaskan, pihaknya akan segera pengerjaan proyek tersebut. Apalagi anggaran yang disediakan sudah termasuk untuk biaya operasinal pelaksanaan. “Kami targetkan pembayaran tanah masyarakat akan tuntas pada bulan November mendatang,” ujar Fajri.

Anggaran yang diperlukan untuk kelanjutan pembangunan proyek Jembatan Panggo itu, katanya, bukan hanya untuk menyelesaikan jembatan lingkar saja, tapi juga harus dilanjutkan sampai ke ruas jalan nasional depan Kompleks Pendopo Wali Nanggroe atau berjarak 4-6 Km dari jembatan Pango.

Untuk membebaskan tanah sepanjang itu, tambah Fajri, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 300 miliar lagi, mengingat masih banyak rumah warga yang terkena proyek, harus dibebaskan. “Tahap awal akan menuntaskan pembebasan tanah warga yang terkena proyek pembangunan jembatan Pango. Tahun depan baru untuk pembebasan lahan jalan hingga ke depan Pendopo Wali Nanggroe.”

Tahapan pembebasan tanah untuk kelanjutan Jembatan Pango, kata Fajri, sedang dipersiapkan dan bulan depan akan dilakukan penilaian atau taksiran harga tanah yang mau dibebaskan oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved