Rencana Revisi UU TNI Demi Lowongan Kerja Para Perwira Menuai Kontroversi

Wacana revisi UU TNI yang memberi peluang anggota TNI aktif duduk di kementerian/lembaga, menuai kontroversi khususnya dari kalangan pegiat HAM.

Rencana Revisi UU TNI Demi Lowongan Kerja Para Perwira Menuai Kontroversi
diajurit.tni-au.mil.id
Pendaftaran Tamtama Prajurit Karir TNI AU Gelombang I tahun 2019. 

Potensi Peran Ganda TNI

Pegiat HAM menilai revisi tersebut berpotensi mengembalikan peran ganda TNI seperti pada era Orde Baru.

Pada saat itu, TNI bisa menduduki jabatan sipil serta mengendalikan politik.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menilai rencana revisi UU TNI tidak sejalan dengan amanat reformasi 1998.

"Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil berpotensi mengembalikan fungsi kekaryaan TNI, yang dulu berasal dari doktrin dwifungsi,” ujar Chairul Anam melalui keterangan resminya.

Anam menambahkan peran ganda tersebut telah dihapus di awal reformasi dengan tujuan mengembalikan profesionalitas TNI sebagai aparat pertahanan negara.

Dia menilai upaya mengembalikan TNI aktif kurang relevan dalam perkembangan sistem demokrasi yang telah berjalan.

Bahkan, kata Anam, dapat dinilai kemunduran dalam upaya negara melaksanakan reformasi.

Upaya untuk melakukan revisi UU TNI untuk memberikan ruang legal juga dinilai kurang tepat dengan amanat reformasi TNI, kata dia.

"Ini akan mengganggu upaya membangun TNI profesional dan memastikan sistem negara demokratis berdasar hukum dan HAM," jelas Anam.

Halaman
1234
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved