Rencana Revisi UU TNI Demi Lowongan Kerja Para Perwira Menuai Kontroversi

Wacana revisi UU TNI yang memberi peluang anggota TNI aktif duduk di kementerian/lembaga, menuai kontroversi khususnya dari kalangan pegiat HAM.

Rencana Revisi UU TNI Demi Lowongan Kerja Para Perwira Menuai Kontroversi
diajurit.tni-au.mil.id
Pendaftaran Tamtama Prajurit Karir TNI AU Gelombang I tahun 2019. 

Dalam konteks kependidikan, Al Araf menyarankan agar prajurit yang masuk Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) dibatasi.

“Harus benar-benar jumlahnya, jangan sampai menimbulkan penumpukan di perwira menengah dan jenderal,” jelas dia.

TNI juga harus mengedepankan sistem merit dalam mempromosikan jabatan seorang perwira, kata dia.

“Naiknya jabatan perwira itu harus berbasis kompetensi, jangan karena pengaruh politik atau sebagainya,” kata Al Araf.

Sementara, opsi keempat adalah memperluas jabatan fungsi khusus tempur seperti di Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) ketimbang wacana menempatkan militer aktif di jabatan-jabatan sipil.

Selain itu, opsi lain yang berkembang, yakni memensiunkan dini sejumlah perwira menengah TNI.

Mereka yang terpilih nantinya bisa mengikuti program penyesuaian di beberapa kementerian untuk nantinya menduduki jabatan tertentu

“Tapi ini bisa masalah, pertama mereka mau atau tidak. Kedua, jabatannya lebih menggiurkan atau tidak. Namun ini perlu dipikirkan,” ujar dia.

Baca: Kisah Personil Kopassus Bebaskan Bocah yang Ditangkap Tentara Zionis Israel Tanpa Pertumpahan Darah

Baca: Berhasil Lobi Penyerahan Senjata Api Masa Konflik, Tiga Tentara di Aceh Jaya Terima Penghargaan

Baca: VIDEO - SMuR Aceh Barat Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan di Aceh

Berbeda dengan pegiat HAM, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menilai rencana Panglima TNI itu tidak berhubungan dengan dwifungsi TNI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dwifungsi tetapi hubungannya dengan kekaryaan TNI di ranah sipil," kata Connie.

Connie yakin Panglima TNI akan menempatkan anggota dengan keahlian yang berkaitan dengan kementerian/lembaga yang dituju dan memiliki rekam jejak yang jelas.

"Kalau di TNI track record seseorang jelas, pendidikan, karakter, pribadi itu jelas. Jadi jangan dianggap si A ditaruh di tempat yang tidak ada hubungannya, saya rasa panglima dan jajarannya tidak bodoh dan tidak seteledor itu," tambah dia.

Dia heran mengenai penolakan wacana revisi UU TNI itu.

Padahal, kata dia, jumlah politisi di kementerian/lembaga lebih banyak dibandingkan TNI.

"Ketika partai apa pun itu mengacak-acak kementerian lembaga kenapa TNI yang punya pengalaman pendidikan, organisasi, kepemimpinan malah diragukan masuk K/L terkait," tambah dia.

Meski setuju, Connie memberikan catatan kepada TNI.

Sebaiknya, kata dia, TNI yang bertugas di kementerian/lembaga dan masih berkaitan dengan TNI/Polri untuk tidak mengundurkan diri dari dinas aktif.

"Misalnya berkaitan dengan bencana, Doni Munardo, beliau kalau ada apa-apa pasti akan berhubungan dengan TNI tersebut untuk bantuan. Nah jabatan seperti beliau tidak boleh lepas TNI-nya supaya jelas garis komandonya," jelas dia.

Sementara untuk TNI yang bertugas di kementerian/lembaga tidak berkaitan dengan TNI/Polri untuk mengundurkan diri dari dinas aktif

"Tapi jika TNI bertugas di kementerian/lembaga tidak banyak terlibat dengan hubungan TNI Polri, ya sudah jadi sipil saja. Ada konsekuensi agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat," jelas dia.

Dia menyarankan beberapa hal jika wacana untuk merevisi UU itu ditolak, seperti menaikkan strata satuan di semua matra serta membangun TNI yang profesional dengan menyediakan alutsista yang mencukupi.

Tetapi, kata dia, cara tersebut membutuhkan infrastruktur dan anggaran yang cukup tinggi.

"Kalau mau TNI profesional, bangun tentara profesional, tapi sangat mahal. Kalau paranoid dengan dwifungsi, bikin saja tentara dengan mainan yang cukup dengan tugas yang jelas," tambah dia.

Baca: Panglima TNI Serukan Prajurit Netral dalam Pileg dan Pilpres 2019

Baca: SBY Buka Rahasia Akhiri Konflik Aceh, Begini Kisahnya Menelepon Panglima GAM hingga Tsunami Datang

Baca: VIDEO - Panglima TNI Terima Gelar Kehormatan Adat Aceh

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Al Anzhori tidak mau mengomentari wacana Panglima TNI itu.

Politisi PKS ini menegaskan hingga saat ini revisi UU TNI belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 ataupun menjadi prioritas parlemen.

Dia juga menyatakan hingga saat ini belum ada surat dari pemerintah mengenai permintaan untuk merevisi UU itu.

Bantah dwifungsi

Protes para pegiat HAM yang menyebut kembalinya dwifungsi itu pun ramai-ramai dibantah oleh pemerintah dan TNI.

TNI menegaskan rencananya merevisi UU nomor 34 tentang TNI dengan memberikan jabatan kepada anggotanya di kementerian/lembaga tidak untuk menghidupkan kembali dwifungsi atau peran ganda Angkatan Bersenjata RI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan jabatan yang diberikan kepada perwira tinggi TNI di kementerian/lembaga tersebut tidak berkaitan dengan jabatan ataupun peran dalam ranah politik.

Menurut dia, jabatan yang akan diisi oleh perwira tersebut merupakan jabatan yang berkaitan dalam ranah sosial untuk membantu masyarakat.

"Dwifungsi jadi masuk ke ranah politik tapi kalo di ranah sosial tidak salah kan misalnya Babinsa mengajar, Babinsa ikut bantu petani boleh disalahkan?" jelas Sisriadi di Jakarta.

Dia menyebut rencana tersebut telah bergulir sejak lama, tetapi sering kali menimbulkan polemik.

Posisi yang membutuhkan perwira TNI pun merupakan permintaan dari kementerian/lembaga karena kapasitas dan kemampuan perwiranya, kata dia.

Dia mencontohkan Badan Keamanan Laut selama ini menggunakan Peraturan Presiden untuk menjadikan perwira tinggi TNI sebagai pemimpin institusi itu.

Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko juga membantah mengenai soal dwifungsi itu.

Menurut dia, penambahan jabatan untuk perwira di kementerian/lembaga tidak berkaitan dengan sosial dan politik.

"Jadi pandangan tentang kembali pada dwifungsi itu pandangan kurang tepat. Jadi jangan hanya komentar, tapi dilihat dulu referensinya," tegas Moeldoko.(Anadolu Agency)

Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved