Walhi Aceh: Jangan Cederai Skema Perhutanan Sosial

Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, mengharapkan skema Perhutanan Sosial (PS) Jambur Latong di Aceh Tenggara

Walhi Aceh: Jangan Cederai Skema Perhutanan Sosial
Pekerja mengangkut kayu gelondongan ke sebuah truk di Hutan Desa Krueng Simpo. Foto Walhi Aceh 

KUTACANE - Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, mengharapkan skema Perhutanan Sosial (PS) Jambur Latong di Aceh Tenggara (Agara) tidak dicederai dengan merusak fungsi kawasan hutan.

Pihaknya menyadari, semangat pemerintah memberikan akses ruang kepada rakyat bukan tanpa alasan. Dimana landasan pikir utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis berbasis rakyat.

“Tentu, dimulai dengan akses ruang hutan dan lahan hingga mengurangi ketimbangan produksi yang terus terjadi hingga saat ini,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, dalam siaran persnya.

Kasus Aceh Tenggara ia sebutkan merupakan contoh yang perlu dijadikan pembelajaran berharga dalam mengurangi kisruh pengelolaan hutan oleh rakyat. Salah satu Anggota Walhi Aceh yang bekerja di Aceh Tenggara ia sebutkan telah mempersoalkan buruknya tata proses perizinan hingga pemanfaatan kawasan hutan dengan sengaja merubah fungsi.

“Berdasarkan laporan No 53/ll/2019/Aceh/Res Anggara melaporkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BSKL) Wilayah ISumatera,” ujarnya.

Tiga alasan pelaporan tersebut, adalah pertama, penerbitan SK Menteri KLHK No 5784/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tertanggal 4 September 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Jambur Latong yang cacat prosedur sebagaimana diatur dalam Permen No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Kedua, ada dugaan verifikasi tidak dilakukan dengan benar sehingga timbul protes disebabkan oleh yang mengajukan usulan Hutan kemasyarakatan (HKM) bukan warga setempat. Selanjutnya ketiga, lahan yang di berikan oleh KLHK diperjual belikan seluas 3 hektare.

Walhi Aceh berharap, KTH Jambur Latong yang menerima SK perhutanan sosial atas usulan sendiri jangan sampai dicederai dengan merusak fungsi kawasan sebagaimana semangat utama menjaga hutan dan lahan dari kerusakan yang akan terjadi setiap saat. “Walhi mendukung adanya perbaikan ekonomi warga sekitar dan hutan demi mencapai kesejahteraan warga, dengan adanya skema perhutanan sosial bencana ekologis dapat diminimalisir sebagai upaya warga,” jelas Nur.

Bencana yang terjadi di Aceh Tenggara maupun di kabupaten lain, lanjutnya, merupakan bukti nyata akibat kesalahan pengelolaan hutan dan lahan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Untuk itu, menjadi penting konsistensi warga bersama pemerintah daerah dan KPH Wil VI untuk melakukan pendampingan secar intensif mulai dari penyusunan rencana pengelolaan hingga pengembangan ekonominya.(as)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved