Penggiringan Gajah Liar Masih Dilakukan

Kawanan gajah liar berjumlah 32 ekor masih belum berhasil digiring keluar dari Kampung Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo

Penggiringan Gajah Liar Masih Dilakukan
IST
SAPTO AJI PRABOWO, Kepala BKSDA Aceh

* Walhi Khawatir Konflik Terus Berlanjut

REDELONG - Kawanan gajah liar berjumlah 32 ekor masih belum berhasil digiring keluar dari Kampung Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Hingga kemarin, Conservation Response Unit (CRU) Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan masih terus melakukan berupaya penggiringan.

Meski demikian, kawanan gajah tersebut telah berhasil digiring menjauh dari pemukiman penduduk yang sebelumnya hanya berjarak sekitar 500 meter. “Kita terus melakukan penghalauan terhadap gajah-gajah liar itu sejak sepekan terakhir,” kata Kepala Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo, kepada Serambi, Kamis (14/2).

Seperti diketahui, 32 ekor gajah liar tersebut memasuki Kampung Negeri Antara sejak sepekan lalu. Dalam upaya penggiringan itu, seekor gajah jinak bernama Ida diserang sehingga menyebabkan luka-luka. Gajah jinak betina yang berusia sekitar 40 tahun itu digunakan oleh tim ranger dari CRU untuk mengusir kawanan gajah liar dari perkebunan warga Desa Negeri Antara.

Ini merupakan kesekian kali gajah-gajah liar itu memasuki kawasan Kecamatan Pintu Rime Gayo. Kejadian yang sama juga sering terjadi di beberapa kabupaten lain. BKSDA Aceh mencatat 103 kasus konflik gajah sepanjang 2017 dan 73 kasus konflik gajah pada 2018. Pada awal 2019 ini, gangguan gajah kembali terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Aceh Barat hingga Aceh Utara

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, gangguan gajah akan terus berlanjut kalau pemerintah tidak menghentikan alih fungsi hutan, yang menyebabkan habitat dan daerah jelajah gajah menyempit. “Konflik gajah itu tidak akan pernah berakhir sampai gajah habis, karena hutan lindung terus beralih fungsi menjadi proyek energi, tambang dan perkebunan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M Nur belum laman ini.

Ia mengatakan, tingginya laju alih fungsi hutan di Aceh mengubah sebagian habitat dan jalur jelajah satwa menjadi wilayah industri serta perkebunan dan memaksa gajah masuk ke areal perkebunan dan permukiman warga untuk mencari makan. “Gajah itu sudah hidup di luar kawasan karena jalur lintasannya berubah fungsi. Gajah tidak akan berkonflik dengan manusia jika wilayah hidupnya dilindungi,” kata M Nur.

Ia menambahkan pemburuan gading gajah meningkatkan ancama terhadap mamalia besar dari famili Elephantidae tersebut. Konflik gajah sering terjadi di wilayah Provinsi Aceh termasuk Bener Meriah, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Tenggara dan Aceh Barat hingga Kabupaten Aceh Selatan.

Kepala Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo, juga mengakui bahwa konflik gajah dan manusia yang sering terjadi ini salah satunya disebabkan sudah berkurangnya habitat gajah akibat perambahan hutan.

“Habitatnya sudah banyak terganggu. Bahkan ada laporan ke kami, kayu ilegal terus keluar dari hutan tempat habitat gajah. Artinya, dihulunya sudah rusak, kondisi ini serupa di beberapa wilayah di Aceh,” ungkapnya.

Selain itu, ujar Kepala BKSDA Aceh ini, perluasan lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat juga membawa andil besar, sehingga habitat gajah terus berkurang. Alhasil tempat gajah yang dulunya biasa mencari makan, sudah berubah menjadi lahan perkebunan, sehingga menimbulkan gesekan dengan masyarakat.

“Kita sedang berupaya mencari solusi. Kita juga sudah bertemu dengan Plt Gubernur Aceh untuk mencari solusi konprehensif mengenai gajah. Ini mungkin menjadi pintu masuk agar masalah ini bisa teratasi,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, ungkap Sapto, salah satu yang diputuskan adalah merevitalisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai tim koordinasi konflik satwa di Aceh, sebab tim tersebut belum berkerja dan berjalan sebagaimana semestinya.

“Tentunya dengan merevitalisasi SK tersebut, semua pihak akan saling bahu-membahu membantu. Disitu nanti terlibat Pemkab dan SKPK terkait, untuk mengatasi konflik satwa, khususnya antara gajah dengan manusia yang terjadi di Bener Meriah,” tutur Sapto.(c51/ant)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved