Kejari Banda Aceh Tetapkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Kejari Banda Aceh menetapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kejaksaaan.

Kejari Banda Aceh Tetapkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Dok. Humas Kejari Banda Aceh
Kajari Banda Aceh, Erwin Desman melihat Kasubbagbin, Afifuddin SH dan Kasi Intel, Baginda SH menandatangani pakta integritas penetapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di kantor kejaksaan setempat, Rabu (20/2/2019). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kejari Banda Aceh menetapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan kejaksaan.

Pencanangan program itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama oleh kepala dan pegawai Kejari setempat, Rabu (20/2/2019).

Sebelum membubuhkan tanda tangan, semua pegawai mengikuti apel pagi di halaman kantor tersebut.

Kepala Kejari (Kajari) Banda Aceh, Erwin Desman SH MH dalam sambutannya mengatakan bahwa pencanangan program tersebut sebagai awal permulaan pihaknya dalam menciptakan jaksa yang bersih dan transparan.  

“WBK dan WBBM ini ibarat pisau bermata dua. Apabila kita menghindari korupsi di instansi kita, otomatis birokrasi kita bersih dan dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita sudah siap melaksanakan WBK dan WBBM dan memastikan instansi kejaksaan bebas dari praktik pungli dan korupsi,” kata Erwin.

Baca: Selama 2017, Kejari Banda Aceh Selamatkan Uang Negara Rp 1 M dan Eksekusi 19 Terpidana

Baca: Kejari Banda Aceh Luncurkan TP4K

Baca: Pejabat Kejari Banda Aceh Siap Dipecat

Program itu dilaksana atas perintah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand desaign reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Erwin juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, Kejari juga terus mengawal dan mengamankan pembangunan di Banda Aceh melalui kerja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Setiap pembangunan yang bersumber dari APBK, otsus, dan lainnya, apabila instansi atau dinas meminta kepada Kejari Banda Aceh untuk mengawal proyek itu, maka akan kita kawal. Mengawal dalam artian memastikan kegiatan itu tepat waktu dan tidak ada permasalahan hukum,” ujar dia.

Pencanangan WBK dan WBBM juga telah dilaksanakan oleh Kejati Aceh pada Senin (18/2/2019) dan beberapa Kejari lain di Aceh.

Selain di lingkungan kejaksaan, penetapan zona integritas menuju WBK dan WBBM juga telah dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintahan lainnya. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved