Kasus Hoaks

Kasus Penyebar Video 'Sinterklas' Ma’ruf Amin tak Jelas, Pengacara Ragukan Kinerja Penyidik Polda

Perbuatan tersangka dilakukan dengan cara mengedit dan mengunggah melalui akun Youtube Ds Youtube pada 25 Desember 2018.

Kasus Penyebar Video 'Sinterklas'  Ma’ruf Amin tak Jelas, Pengacara Ragukan Kinerja Penyidik Polda
SERAMBINEWS.COM/IST
Pengacara tersangka Kasibun Daulay SH dan Nourman Hidayat SH. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tgk Safwan, tersangka penyebar berita hoaks atau ujaran kebencian pemilik akun Youtube ”Ds Youtube” dengan caption "Makruf Amin Resmi Menjual Iman Demi Jabatan" mempertanyakan proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Aceh.

Pengacara tersangka Kasibun Daulay SH kepada Serambinews.com, Kamis (21/2/2019) mengatakan
hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut proses hukum terhadap tersangka.

"Meski sudah ditahan dan penambahan masa tahanan, Tgk Safwan belum juga dilimpahkan ke kejaksaan, padahal masa waktu penahanan tersisa beberapa hari lagi," ujarnya didampingi Nourman Hidayat yang juga kuasa hukum tersangka.

Baca: Penyebar Video Sinterklas KH Maruf Amin Dibekuk, Polda Aceh Minta Pembuatnya Menyerah atau Diburu

Baca: Pengedit Video Ma’ruf Amin Berkostum Sinterklas saat Ucapkan Selamat Natal Dibawa ke Polda Aceh

Baca: Gadis Cantik Ini Kabur Jelang Hari Pernikahan, Tak Mau Dijodohkan dengan Pria Pilihan Orangtua

Safwan Bin Ahmat Dahlan ditahan Polda Aceh melalui Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/24.B/XII Res.2.5-2018, pada 28 Desember 2018 atas dugaan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) atau penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perbuatan tersangka dilakukan dengan cara mengedit dan mengunggah melalui akun Youtube Ds Youtube pada 25 Desember 2018.

Baca: Presiden Rusia Peringatkan AS Untuk Tak Coba-coba Tempatkan Rudal di Benua Eropa

Pada video itu tersangka juga mengedit video Cawapres nomor urut 1 Ma’aruf Amin
berpakaian sinterklas.

Perbuatan tersangka diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (2) sesuai dengan Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Masa penahanan tersangka Safwan telah dilakukan perpanjangan oleh penyidik Polda Aceh, sejak masa penahanan pertama (20 hari) telah berakhir. Masa penahanan tahap pertama berlaku sampai 20 hari atau berakhir pada tanggal 16 Januari 2019, dan untuk masa penahanan kedua berlaku hingga tanggal 25 Februari 2019," ujar Kasibun.

Dia sebutkan hingga saat ini proses penanganan perkara tersangka belum sampai tahap dua atau pelimpahan ke Kejaksaan. Padahal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor : SPDP/66.a/XII/2018, sudah dimulai sejak dikirimkankannya SPDP oleh Kapolda Aceh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh tertanggal 28 Desember 2018. Artinya penyidikan kepada tersangka ini telah berlangsung 56 hari.

"Kami mulai meragukan kerja dan kinerja profesionalisme penyidik dalam penanganan perkara ini. Atas koordinasi kami dengan pihak penyidik, kami belum mengetahui apa yang menjadi alasan atau kendala penyidik, yang menyebabkan hingga saat ini perkara dimaksud belum dilimpahkan ke tahap penuntutan," kata Kasibun Daulay.

Begitupun, penasihat hukum dan keluarga Tgk Safwan Bin Ahmat Dahlan pada 28 Januari 2019 telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk tersangka, yang ditujukan kepada Kapolda Aceh via Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, dengan alasan apabila tersangka ditangguhkan penahanannya, waktunya akan bisa dimanfaatkan untuk mengajar santri di dayah dimana tersangka bertindak sebagai staf pengajar.

Halaman
12
Penulis: Ansari Hasyim
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved