Sepuluh Sidang Tuntas, Bupati Ramli Kalah Semua

Satu demi satu gugatan dari sepuluh mantan keuchik yang dipecat Bupati Aceh Barat, Ramli MS, dikabulkan

Sepuluh Sidang Tuntas, Bupati Ramli Kalah Semua
Mantan Keuchik Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya R Medi TS memperlihatkan surat gugutan yang sudah dilayangkan ke PTUN Banda Aceh dan SK pemberhentiannya Sabtu (13/10), di salah satu warkop di Meulaboh. 

* Kasus Pemecatan Keuchik

MEULABOH - Satu demi satu gugatan dari sepuluh mantan keuchik yang dipecat Bupati Aceh Barat, Ramli MS, dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Perkara terakhir yang diadili Rabu (20/2) kemarin juga membuahkan kemenangan bagi sang penggugat, yakni Jaridon Hasyem, mantan keuchik Keude Tanjong Kecamatan Kaway, Aceh Barat.

Dengan dikabulkannya gugatan Jaridon maka genap sepuluh kali sudah Bupati Ramli MS selaku tergugat kalah melawan para mantan bawahannya itu di PTUN Banda Aceh.

Sidang terakhir gugatan mantan keuchik itu dipimpin M Yunus Tazryan SH dengan hakim anggota Rahmad Tobroni SH dan Miftah Saad Caniago SH.

Dalam sidang kemarin, penggugat didampingi oleh penasihat hukumnya, Syahrul SH dari Kantor Pengacara TSA Advocates Banda Aceh, sedangkan tergugat yang biasanya didampingi penasihat hukumnya kemarin tak hadir di PTUN Banda Aceh.

Ketua majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan penggugat dalam pokok perkara. Selain itu, membatalkan surat keputusan (SK) Bupati Aceh Barat terhadap pengangkatan pejabat sementara (pjs) keuchik serta mewajibkan pengangkatan kembali keuchik tersebut hingga berakhir masa tugasnya.

Setelah pembacaan vonis, majelis hakim memberi kesempatan kepada tergugat yang diwakili kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah menerima atau tidak putusan tersebut dalam waktu 14 hari ke depan. Bila tak menerima, dipersilakan melakukan banding. Namun, dalam sidang kemarin tidak ada jawaban dari penasihat hukum tergugat karena tidak hadir.

Sementara itu, Syahrul SH, pengacara yang mendampingi sepuluh mantan keuchik yang menggugat Bupati Aceh Barat itu kepada Serambi kemarin menyambut baik semua putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim PTUN Banda Aceh.

Syahrul menambahkan bahwa saat ini dua mantan keuchik lagi di Aceh Barat juga sudah menyatakan diri akan melayangkan gugatan terhadap Bupati Aceh Barat ke PTUN Banda Aceh. Kedua keuchik itu pun tidak menerima dipecat tanpa alasan yang jelas oleh Bupati Ramli MS sehingga mereka menempuh jalur hukum. “Masih dalam persiapan. Setelah kami daftarkan akan kami informasikan keuchik mana saja yang menggugat,” kata Syahrul.

Sementara itu, Ketua Forum Persaudaraan Keuchik (FPK) di Aceh Barat, Sofyan Sury kemarin menyambut baik putusan PTUN yang telah memenuhi rasa keadilan yang diperjuangkan para mantan keuchik yang dipecat Bupati Ramli MS.

Menurutnya, keuchik yang diberhentikan selama setahun terakhir sejak Ramli MS kembali memimpin Aceh Barat sudah lebih dari 50 orang. Alasan sama: karena ada temuan inspektorat. “Di antara mereka ada yang diberhentikan tetap, ada pula yang sementara, lalu diganti/dilantik pejabat sementara (pjs) untuk memimpin desa,” terang Sofyan.

Ia ingatkan bahwa bupati atau wali kota tidak boleh seenaknya memecat keuchik. “Boleh pecat asal jelas alasannya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di republik ini,” kata Sofyan.

Ia juga meminta DPRK Aceh Barat segera menyikapi kebijakan bupati yang main pecat tanpa berlandaskan Undang-Undang tentang Desa dan Qanun tentang Pemerintahan Gampong itu. Buktinya, putusan PTUN semuanya mengabulkan gugatan sepuluh mantan keuchik yang dipecat Bupati Aceh Barat. “Jadi, kami minta DPRK bersikap. Perlu diajukan hak interpelasi dengan memanggil pihak eksekutif untuk mempertanyakan soal itu,” katanya.

Selain hak interpelasi, lanjut Sofyan, DPRK juga memiliki hak angket untuk memanggil kepala daerah dan minta pertanggungjawabannya sehingga tidak terjadi kegaduhan di desa-desa. Soalnya, saat ini ada sejumlah desa muncul persoalan setelah ditunjuk pjs keuchik. “Kami juga surati Mendagri untuk melaporkan persoalan pemecatan sewenang-wenang ini. Kami juga sesalkan DPRK karena hingga kini belum bersikap,” kata Sofyan.

FKP juga mendorong para keuchik yang baru diberhentikan oleh bupati untuk segera menempuh jalur PTUN seperti dilakukan oleh sepuluh mantan keuchik dan terbukti gugatan mereka dikabulkan. “Silakan saja gugat. Kami yakin semua penggugat akan menang,” demikian Sofyan.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved