Penganggaran di Aceh Dinilai Masih Lemah

Prof Dr Hasan Basri MCom menilai, sistem penganggaran Aceh masih lemah, indikasinya terlihat dari sering lambatnya

Penganggaran di Aceh Dinilai Masih Lemah
IST

* Unsyiah Kukuhkan Tiga Guru Besar

BANDA ACEH - Prof Dr Hasan Basri MCom menilai, sistem penganggaran Aceh masih lemah. Indikasinya terlihat dari sering lambatnya pengesahan anggaran sehingga berdampak pada lambannya pembangunan daerah. Bahkan keterlambatan pengajuan dan persetujuan anggaran telah menjadi hal yang sangat biasa di Aceh dalam sepuluh tahun terakhir, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Menariknya, tidak ada yang merasa bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat manajemen anggaran yang tidak memuaskan ini. Hal ini terus berlanjut sampai tahun 2018 yang baru saja berlalu,” kata Hasan Basri saat menyampaikan orasi ilmiah pada pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Akuntansi Manajemen di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Kamis (21/2). Orasinya berjudul Menuju Pelaksanaan Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Lebih Baik, Studi Kasus pada Provinsi Aceh.

Pada kesempatan itu juga dikukuhkan Prof Dr drh Muslim Akmal MP dari Fakultas Kedokteran Hewan yang pakar di bidang Ilmu Histologi dan Prof Dr drg Zaki Mubarak MS dari Fakultas Kedokteran Gigi yang merupakan ahli di bidang Ilmu Mikrobiologi.

Pengukuhan tiga guru besar itu dilakukan dalam Sidang Terbuka Senat yang dipimpin Ketua Senat Unsyiah, Prof Dr Said Muhammad MA, disaksikan Rektor Unsyiah , Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, anggota senat, dan ratusan hadirin.

Prof Dr Hasan Basri MCom yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsyiah mengatakan, keterlambatan anggaran itu memaksa Gubernur Aceh mempergubkan anggaran sebagai landasan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Hal itu justru berujung pada gejolak politik dengan meningkatnya konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Pemerintah Aceh.

Menurutnya, pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah juga menjadi isu problematik seputar akuntabilitas di Aceh. Pemerintah Aceh masih menghadapi masalah besar dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya finansial. “Sehingga peningkatan pendapatan daerah yang cukup besar ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Hasan Basri, hampir setiap tahun Pemerintah Aceh mengalokasikan 70 persen dana dalam anggaran mereka untuk belanja aparatur pemerintah. Sedangkan untuk belanja publik, yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dialokasikan kurang dari 30 persen dari dana yang tersisa. “Banyak legislator yang lebih mementingkan alokasi sumber daya untuk kepentingan pribadi mereka dibandingkan untuk kepentingan publik. Kekuatan besar anggota legislatif juga seringkali memberi tekanan besar bagi para eksekutif,” imbuhnya.

WTP bukan ukuran
Selain itu, Hasan mengingatkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas dan telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari external auditor, bukanlah menjadi ukuran bahwa sebuah institusi pemerintahan telah bebas dari korupsi, seperti persepsi sebagian masyarakat saat ini. “Tidak selamanya kalau laporan keuangan sudah WTP sudah bebas dari korupsi. Soalnya, audit yang dilakukan external auditor bukan didesain untuk mengukur ada tidaknya korupsi, melainkan untuk melihat apakah praktik akuntansi sudah berjalan sesuai standar,” kata Hasan.

Sementara itu, Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan tiga guru besar Unsyiah yang mencapai tingkat jabatan fungsional tertinggi di setiap bidang keahlian mereka. Menurut Rektor Unsyiah, Prof Hasan Basri merupakan ahli di bidang akuntansi dan akuntabilitas yang saat ini sangat dibutuhkan. “Kepakaran yang dimiliki Profesor Hasan Basri sangat dibutuhkan demi pelaksanaan akuntansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang lebih baik di masa depan,” ujarnya.

Samsul juga memuji kepakaran Prof Muslim Akmal dalam bidang spermatogenesis. Menurutnya, penelitian yang dilakukan Prof Muslim berpotensi menemukan molekul baru yang berperan penting pada spermatogenesis, sekaligus dikembangkan sebagai sistem kontrasepsi untuk menginduksi spermatogenesis pada pria atau hewan jantan. “Terlepas dari perdebatan penggunaan kontrasepsi dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi penelitian ini tetap diperlukan,” kata Samsul Rizal.

Rektor juga menyampaikan pujiannya kepada Prof Zaki Mubarak, dengan keahlian di bidang pengembangan riset mikorobiologi kedokteran gigi. Menurutnya, penyakit gigi dan mulut yang paling sering ditemukan yaitu karies akibat tidak menjaga kebersihan mulut.

“Prof Zaki menjadi salah satu simpul penting dalam masyarakat demi meningkatkan kualitas kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut,” timpal Samsul.

Dengan pengukuhan tiga guru besar kemarin, maka total guru besar aktif di Unsyiah menjadi 58 orang. Sementara total profesor Unsyiah hingga saat ini 101 orang. “Jumlah terbanyak masih berada di Fakultas Teknik 12 orang dan Fakultas Pertanian 11 orang. Sementara Prof Zaki Mubarak tercatat sebagai profesor pertama yang dikukuhkan dari Fakultas Kedokteran Gigi,” demikian Samsul.

Prof Zaki sendiri secara khusus menyampaikan melalui Serambi agar masyarakat Aceh perlu tahu bahwa di Banda Aceh sudah ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut milik Unsyiah yang beroperasi di kawasan Blangpadang, Banda Aceh, tepatnya di bekas Kantor Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA). “Jadi, kalau ada masalah gigi dan mulut silakan saja datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah,” kata profesor yang juga dokter gigi ini. (fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved