Komisi II: Perppu Cara Tercepat

ANGGOTA Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai perlu ada payung hukum baru untuk mengatasi kurangnya surat suara

Tribunnews.com
Ilustrasi 

ANGGOTA Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai perlu ada payung hukum baru untuk mengatasi kurangnya surat suara bagi para pemilih yang pindah tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, UU Pemilu tak memungkinkan KPU untuk mencetak tambahan surat suara bagi pemilih yang pindah TPS. “Ya memang perlu dasar hukum baru,” kata Baidowi, Jumat (22/2).

Baidowi mengatakan, ada tiga cara untuk membuat payung hukum baru untuk mengatasi kurangnya surat suara bagi pemilih yang pindah TPS ini. Pertama adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua, dengan mengajukan uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, adalah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Cara terakhir ini dinilai memakan waktu paling singkat dan paling mungkin dilakukan, mengingat waktu pemungutan suara yang tinggal satu setengah bulan lagi. “Yang tercepat adalah perppu. Namun demikian klausul perubahannya tidak hanya satu pasal, tapi juga pasal-pasal lain seperti yang dibatalkan MK,” kata Baidowi.

Baidowi mengakui kurangnya surat suara untuk pemilih yang pindah TPS ini tidak diantisipasi sejak awal. Namun ia enggan menyalahkan pihak manapun atas permasalahan ini. “Jadi sekarang ini bukan waktunya saling menyalahkan, tapi untuk mencari solusi kedepan,” kata Baidowi.(kompas.com)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved