Pelantikan Ketua MAA Tuai Polemik, Begini Penjelasan Karo Hukum Setda Aceh

Disisi lain, masa jabatan ketua lama sudah berakhir dan mengisi kekosongan jabatan Nova melantik Saidan Nafi sebagai Plt.

Pelantikan Ketua MAA Tuai Polemik, Begini Penjelasan Karo Hukum Setda Aceh
Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pelantikan Saidan Nafi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menggantikan Badruzzaman Ismail mendapat sorotan. Pasalnya, MAA telah melaksanakan mubes dan menetapkan Badruzzaman Ismail sebagai ketua terpilih.  

Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang yang dimintai keterangannya oleh Serambinews.com terkait sorotan tersebut menjelaskan bahwa proses pelaksanaan mubes MAA yang dinilai cacat hukum sehingga Plt Gubernur menunda dulu pengangkatan Badruzzaman Ismail.

Disisi lain, masa jabatan ketua lama sudah berakhir dan mengisi kekosongan jabatan Nova melantik Saidan Nafi sebagai Plt.

Menurut Amrizal, pelaksanaan mubes itu tidak memenuhi unsur Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam qanun itu disebutkan, salah satu peserta mubes adalah Tuha Nanggroe.

Baca: PWNU Nilai Kebijakan Nova Terkait Pelantikan Plt Tiga Lembaga Keistimewaan Aceh tak Arif

Baca: Nova Iriansyah Tunjuk Tiga Plt

Sementara Tuha Nanggroe sendiri tidak ada, makanya proses pelaksanaan mubes MAA dinilai cacat hukum. Apabila pada mubes MAA sebelumnya tidak terjadi persoalan, Amrizal mengatakan karena selama ini ditafsirkan bahwa Tuha Nanggroe tidak ada lagi dalam UUPA sehingga dengan sendirinya tidak dianggap lagi.

Padahal, secara norma hukum setiap aturan yang telah dimuat dalam qanun tidak bisa ditafsirkan masih berlaku atau tidak selama belum direvisi. Seharusnya, Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tersebut harus direvisi agar menyesuaikan dengan keadaan sekarang untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Mubes selama ini, Tuha Nanggroe tidak ada tapi dianggap sah karena aturan ditafsir sendiri. Tapi untuk sementara ada jalan keluar yaitu dengan di Pergub-kan. Plt kepala MAA bertugas menyusun keputusan gubernur tentang tata cara memilih ketua MAA. Tapi kalau ingin yang ideal, qanun itu harus segera diubah,” pungkasnya.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved