Gubernur tak Berhak Menilai Hukum

Pakar Hukum Tata Negara, Kurniawan SH LLM mengatakan, eksekutif tidak diberi kewenangan untuk melakukan

Gubernur tak Berhak Menilai Hukum
Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh melakukan sosialisasi pembinaan dan pengembangan hukum adat. 

BANDA ACEH - Pakar Hukum Tata Negara, Kurniawan SH LLM mengatakan, eksekutif tidak diberi kewenangan untuk melakukan penilaian hukum terhadap proses pemilihan suatu kelembagaan istimewa di Aceh seperti Majelis Adat Aceh (MAA), meskipun eksekutif diberi kewenangan melantik.

“Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada eksekutif hanya dalam konteks melantik, tidak dalam konteks melakukan penilaian hukum,” kata Kurniawan kepada Serambi di Banda Aceh, Minggu (24/2).

Secara yuridis, kewenangan melakukan penilaian hukum hanya dimiliki oleh hakim pada Lembaga Peradilan (MA dan MK). “Karena itu, hemat saya, seyogianya gubernur melantik Ketua MAA terpilih dengan keputusan (besluid/beschikking),” imbuh Ketua Pusat Riset Ilmu Pemerintahan (PRIP) Universitas Syiah Kuala ini.

Apabila ada orang perorangan atau badan hukum perdata yang memiliki legal standing dan merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan gubernur tentang penetapan Ketua MAA terpilih sebagai Ketua MAA periode selanjutnya, maka dapat melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selanjutnya, hakim di PTUN-lah yang akan melakukan penilaian hukum, apakah pemilihan Ketua MAA tersebut bertentangan dengan prosedur/mekanisme atau tidak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004 tentang SOTK MAA.

Prinsip voormouden van rechmatigheid (wajib dipandang benar sebelum dinyatakan batal oleh badan peradilan yang diberi wewenang), dikatakan Kurniawan, tetaplah harus tegak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, apabila eksekutif melakukan peran menilai hukum, dalam kasus ini justru yang justru timbul adalah kegaduhan seperti sebelumnya.

“Semua proses yang telah dilalui dalam pemilihan Ketua MAA, maka asas voormouden van rechmatigheid tersebut mengikat para penyelenggara pemerintahan tanpa terkecuali, termasuk eksekutif. Selaku akademisi hukum, saya hanya menyarankan agar Plt Gubernur Aceh mengambil pengalaman di masa Irwandi Yusuf,” saran Kurniawan.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) ini, penunjukan pelaksana tugas MAA oleh eksekutif secara hukum merupakan wujud intervensi dan menyebabkan hilangnya kemandiran (otonom) dan independensi MAA sebagai lembaga yang bersifat otonom dan mandiri sebagaimana yang telah dijamin oleh UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juncto  Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. (yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved