Opini

Titik Kritis Pemilu 2019

PADA 20 Februari 2019, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh

Titik Kritis Pemilu 2019
Kolase/Tribunnews/Kompas.com
Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, saat Debat Pilpres pertama di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan 

Berulangnya titik kritis
Sebenarnya titik paling kritis dari pengalaman Pilpres 2019 adalah berulangnya cerita lama dari “pertikaian” orang-orang yang pernah bertemu. L’histoire se repete. Pemilu 2019 adalah cermin dekat Pemilu 2014. De geschiedenis herhaalt zich, gambaran lama muncul kembali. Kejang-kejang pada trauma memori lima tahun lalu, seperti tak hilang karena kandidat capresnya masih sama: Joko Widodo versus Prabowo Subianto. Hanya berbeda pada cawapres yang tidak signifikan mengungkit suara.

Masalah kritis utama lainnya ialah masih mengalirnya informasi hoax, disinformasi, framing atas publikasi media, dan ujaran kebencian (hate speech). Ketegangan netizen terlihat pasca-debat kedua capres dan memenuhi media sosial. Memang harus diakui, walaupun politik literasi post-truth membesar pertama sekali terkait opini pilihan untuk keluar dari Uni Eropa di Inggris atau dikenal istilah Brexit, isu utama hoax masih agama dan politik. Model informasi ini menyirami media sosial di era post-truth ini.

Jika dulu penyebaran hoax dilakukan melalui media cetak Obor Rakyat dan buku Jokowi Undercover, saat ini upaya serupa akan kembali dihidupkan dengan rupa-rupa improvisasi. Namun sekarang poros utama pengembangan informasi hoax adalah media sosial. Revolusi industri informasi 4.0 terlihat tidak cukup sukses, karena adanya lompatan dari paradigma oral ke visual, tanpa matang pada budaya literal. Masyarakat kita masih penguping dan penggosip, bukan pembaca dengan penuh sadar pada fakta dan pengetahuan informatif.

Ada banyak pihak yang menyayangkan keberulangan ini terjadi. Andai tidak terjadi pembatasan presidential treshold dalam UU No.7 Tahun 2017, ketegangan tidak separah ini. Ibarat perulangan partai derbi antara Jerman melawan Belanda, Inter melawan Milan, atau Indonesia versus Malaysia, dendam lebih mengemuka dibandingkan sikap fair play. Ada banyak memori buruk tersangkut, akan mudah terpancing ketika represi alam bawah sadar politik memengaruhi kelompok pendukung atau tim sukses.

Titik kritis lainnya ada pada UU Pemilu itu sendiri. UU yang menggabungkan prinsip nilai dan norma yang terdapat di dalam UU Pilpres, Pileg, dan Penyelenggara Pemilu itu malah menghasilkan UU yang sangat bengkak, UU dengan 573 pasal. UU ini pun telah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 28 kali sepanjang 2018 lalu. Beberapa prinsip di dalam UU ini akhirnya layu pucuk sebelum berkembang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD (kemudian berubah menjadi PKPU No.26 Tahun 2018) dan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota) yang sebelumnya membatasi mantan narapidana (napi) koruptor, akhirnya diputuskan Mahkamah Agung boleh ikut pada pemilu kali ini.

Belum lagi problem hukum tentang aturan pelaksana. UU mengamanatkan harus selesai paling lambat satu tahun setelah UU dilaksanakan (Pasal 572 UU No.7 Tahun 2017). Akan tetapi kenyataannya produk hukum masih diproduksi ketika pemilu kurang seratus hari lagi. PKPU No.1 hingga 5 lahir pada 2019, bahkan baru hadir di publik pada minggu kedua Februari 2019. Belum lagi PKPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara memiliki 565 halaman dan lebih seribu pasal. Bagaimana cara mensosialisasikannya kepada petugas penyelenggara pemilu hingga tingkat KPPS bahkan pemilih dengan waktu kurang dua bulan?

Hal yang juga mengemuka adalah problem tidak sinergisnya antara penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Dua lembaga ini berjalan dengan logika yang diametral. Seharusnya para penyelenggara memiliki prinsip yang sama, yaitu menyelamatkan momentum demokrasi ini, jangan sampai dibajak oleh “kelompok pengacau demokrasi” (the spoiler of democracy). Indikator ke arah sana terbuka lebar dan sempat disitir oleh Prof Mahfud MD menjadi kelompok yang akan merebut momentum di tikungan. Maka penting terutama intelijen negara untuk mendeteksi dan menangkal “penjahat-penjahat pemilu” yang bisa membahayakan bangsa.

Akhirul kalam, siapa pun presiden yang terpilih, beberapa masalah besar masih akan terjadi dan tak mudah diselesaikan, apakah presidennya Jokowi atau Prabowo. Masalah luka-luka masa lalu dan kejahatan hak asasi manusia (HAM), rekonsolidasi “kaum demokrat” di parlemen dan di partai, masa depan energi dan politik ekologi, politik ekonomi riil dan ekstraktif, dan keutuhan bangsa di tengah rayuan ideologi ekstrem global harus menjadi perhatian utama.

Pemilu hanya langkah pertama penyelamatan bangsa. Setelah itu semua pihak harus bekerja sama menjaga keberagaman, multikulturalisme, dan keutuhan bangsa, sebagai satu negara dengan jumlah bangsa dan sub-etnik paling besar di dunia.

* Teuku Kemal Fasya, Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved