Dua Tersangka Pupuk ke Jaksa

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pidie menyerahkan dua tersangka pupuk bersubsidi berinisial TJN (67) dan ADL (48)

Dua Tersangka Pupuk ke Jaksa
Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar SIK

* Polres Pidie Telah Melengkapi Berkas

SIGLI- Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pidie menyerahkan dua tersangka pupuk bersubsidi berinisial TJN (67) dan ADL (48) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Senin (25/2).

Kedua tersangka tercatat warga Gampong Riweuk, Kecamatan Sakti tidak ditahan Jaksa karena dinilai kooperatif. Polisi menduga kedua tersangka terlibat penimbunan pupuk, sehingga polisi mensita barang-bukti (BB) 107 zak atau sekitar 5 ton pupuk saat penangkapan di Kecamatan Sakti pada Rabu (2/1/2019) sekitar pukul 15.30 WIB.

Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Mahliadi ST MM, Senin (25/2) mengatakan kedua tersangka TJN dan ADL bersama 107 zak pupuk bersubsidi telah diserahkan kepada Jaksa. Dia mengatakan penyerahan tersebut seiring berkas telah lengkap.

“Berkas kasus dugaan penimbunan pupuk bersubsidi telah diserahkan kepada jaksa bersama barang bukti dan dua tersangka,” jelasnya.

Secara terpisah Kajari Pidie, Efendi SH MH, didampingi Kasi Pidum, Dahnir SH, kepada Serambi, kemarin menyebutkan, pihak Jaksa telah menerima berkas perkara tindak pidana pupuk bersubsidi yang telah diserahkan Reskrim Polres Pidie.

Kronologis penangkapan, di mana polisi lebih dahulu menangkap TJN sebagai penampung. TJN sebagai pedagang pupuk ilegal karena tidak memiliki surat izin usaha berdasarkan hasil pengembangan dari ADL pedagang pupuk resmi yang ditangkap sebelumnya.

“Kesalahan ADL menjual pupuk ke kawasan Sakti, yakni kepada ADL dan yang bersangkutan hanya boleh menjual pupuk di Kecamatan Mutiara,” tegasnya. Dia mengatakan, tindakan pidana yang dilakukan ADL sebagai pengecer resmi telah mengedarkan pupuk di luar ketentuan.

Sehingga perbuatan ADL telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara.

Sedangkan TJN, kata Kata Dahnir, tidak memiliki surat izin usaha, yang melanggar Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Juntcho pasal 21 aya (1) tentang Permendag Nomo 15 Tahun 2013 tentang penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian. Ancaman hukuman terhadap TJN maksimal lima tahun penjara.

“Kedua tersangka dibuat berkas terpisah. dan keduanya tidak melakukan kerjasama dalam menjual pupuk bersubsidi,” ujarnya. Dia menambahkan, untuk sementara TJN dan ADL tidak ditahan karena dinilai sangat koperatif, bahkan, adanya surat permohonan dari keuchik, agar keduanya tidak ditahan.

“Namun semuanya berdasarkan petunjuk dari atasan kami, apakah tahanan rumah atau tahanan penjara. Keuchik memohon tidak ditahan,” jelasnya.

Menurutnya, perkara pupuk bersubsidi segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pidie. Sehingga proses putusan dari majelis hakim lebih cepat, agar pelelangan terhadap BB bisa dilaksakan segera, mengingat pupus bersubsidi yang merupakan BB adalah benda cair.

“Pelelangan BB tetap dilaksanakan setelah adanya inkrah. Jika dilakukan lebih awal harus adanya petunjuk dari pimpinan,” pungkasnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved