Forum Mukim Aceh Besar Ultimatum Plt Gubernur

Forum mukim yang bernaung dalam wadah Majelis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar, mengultimatum Pelaksana tugas

Forum Mukim Aceh Besar Ultimatum Plt Gubernur
IST
SUDIRMAN M ALI, Ketua Dewan Pelaksana MDPM Aceh Besar

* Untuk Segera Selesaikan Polemik MAA

BANDA ACEH - Forum mukim yang bernaung dalam wadah Majelis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar, mengultimatum Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, untuk segera menyelesaikan polemik pengangkatan Plt Ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Sebab, menurut forum tersebut, tindakan Nova itu ditolak oleh banyak kalangan serta dikhawatirkan dapat memicu keresahan dan konflik baru di tengah masyarakat.

“Kami minta Plt Gubernur Aceh segera membuka ruang dialog dengan MAA untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila mau membuka ruang dialog, kami menaruh hormat kepada Nova. Tapi, jika Plt Gubernur Aceh bersikukuh dengan sikap kesewenang-wenangnya, dengan berat hati kami nyatakan terus membangun semangat perlawanan yang keras terhadap keputusan tersebut. Sebab, sikap Nova itu dapat memicu keresahan dan konflik baru di tengah masyarakat,” jelas Ketua Dewan Pelaksana MDPM Aceh Besar, Sudirman M Ali SH, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Minggu (24/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Aceh, Jumat (22/2), melantik Saidan Nafi sebagai Plt Ketua MAA menggantikan Badruzzaman Ismail yang sebelumnya terpilih melalui musyawarah besar (mubes) lembaga tersebut. Menurut Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang, mubes MAA yang berlangsung pada Oktober 2018 lalu dinilai cacat hukum, sehingga Plt Gubernur menunda dulu pelantikan Badruzzaman Ismail.

Sudirman yakin pelaksanaan mubes MAA pada Oktober 2018 sudah sah secara hukum seperti ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja MAA. Karena itu, sambung Sudirman, pihaknya menyesalkan kebijakan Nova yang menolak mengukuhkan Badruzzaman Ismail sebagai Ketua MAA yang terpilih dalam musyawarah tersebut.

Pernyataan hampir sama juga disampaikan Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM )Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. Menurutnya, secara tata kelola pemerintahan, pengangkatan Plt termasuk katagori pemerintah kurang sehat walaupun secara aturan hal itu dibenarkan agar tak terjadi kekosongan jabatan.

“Tapi, Plt Gubernur harus memberi kepastian sampai kapan posisi Plt ketua itu diberikan. Lembaga yang baru saja di-Plt-kan itu adalah lembaga lex specialis Aceh. Harusnya, ada persiapan dari pemerintah agar tidak terjadi Plt. Kalau tidak diberi kepastian, tidak tutup kemungkin akan lahir Plt di level eselon II,” katanya.

Pilihan Birokratis
Anggota DPRA dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bardan Sahidi, juga angkat bicara mengenai polemik pelantikan Plt tiga lembaga keistimewaan Aceh yaitu MAA, Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Baitul Mal Aceh (BMA) oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Menurutnya, tindakan Plt Gubernur tersebut untuk memastikan pelayanan administrasi dan kegiatan rutin tetap berjalan. Kendati demikian, lanjutnya, posisi Plt tidak bisa melakukan eksekusi terhadap kebijakan pada lembaga yang ia pimpin karena dibatasi oleh aturan.

“Saya melihat (pengangkatan Plt) ini sebagai bentuk kehatian-hatian (Plt Gubernur Aceh) sebelum mendapat pejabat definitif yang tepat dalam menjalankan roda pemerintah. Hal ini menjadi pilihan birokraktis yang tak dapat dihindari,” kata Bardan kepada Serambi, kemarin.(mun/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved